Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM). Sayangnya, belakangan ini negara cenderung merampas HAM warga negaranya. Hal ini mengemuka dalam diskusi publik bertema “Pelindungan Pembela HAM di Tengah Erosi Kebebasan Sipil di Indonesia” pada Sabtu (13/6), yang diadakan Imparsial.
Peneliti Imparsial, Wira Piliang, menyampaikan bahwa salah satu campur tangan negara dalam upaya sipil untuk menyuarakan pendapatnya adalah melalui penghadangan aksi demonstrasi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kritik publik diposisikan sebagai ancaman keamanan, sehingga peran militer dalam urusan sipil terus meningkat.
“Sekarang negara cenderung apapun dibenturkan oleh militer,” ujarnya.
Baca juga:
- Komnas HAM: Konflik Agraria Dominasi Tren Aduan 2025, Revisi UU HAM Mendesak
- Penanganan Kepolisian dalam Konflik Agraria dan SDA Rawan Pelanggaran HAM
Sebagai upaya untuk menentang militerisasi di ranah sipil, Imparsial mengajukan judicial review atas UU No.3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI kepada Mahkamah Konstitusi. Wira menganggap batasan yang diatur dalam UU tersebut kurang jelas, contohnya operasi militer selain perang.
“Selain UU TNI, kami juga sedang memperjuangkan revisi UU Peradilan Militer bersama LBH Medan di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Pembela HAM kini menjadi kelompok yang paling rentan untuk diserang. Aktivisme sipil kerap direspon dengan kriminalisasi, kekerasan dan intimidasi, serangan digital, hingga deligitimasi. Berdasarkan data Imparsial, serangan fisik dan kriminalisasi merupakan bentuk serangan yang paling sering dialami oleh pembela HAM, masing-masing sebesar 25.9% dan 25.1%.
Wira menyayangkan belum adanya regulasi khusus dan komprehensif yang melindungi pembela HAM, sehingga kekerasan terhadap mereka masih terus terjadi. Meskipun saat ini revisi UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sedang digodok, Wira mengkhawatirkan intervensi pemerintah yang luas di dalamnya.
















