Hampir setiap pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia pernah mengalami situasi yang sama. Ketika masa berlaku paket internet berakhir, sisa kuota yang masih tersedia tidak dapat digunakan lagi. Selama bertahun-tahun, praktik tersebut diterima sebagai konsekuensi dari skema layanan yang ditawarkan oleh penyelenggara telekomunikasi. Konsumen dianggap telah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang melekat pada paket data, termasuk mengenai berakhirnya masa aktif dan penghapusan sisa kuota.

Dari sudut pandang pelaku usaha, praktik tersebut merupakan bagian dari model bisnis yang umum digunakan. Penyelenggara telekomunikasi memerlukan fleksibilitas dalam menyusun variasi produk, menetapkan tarif, dan mengelola kapasitas jaringan. Oleh karena itu, polemik mengenai kuota internet selama ini lebih sering dipahami sebagai persoalan hubungan kontraktual antara operator dan pelanggan, yang penyelesaiannya diserahkan pada syarat dan ketentuan layanan.
Namun demikian, persoalan tersebut sesungguhnya tidak berhenti pada hubungan kontraktual semata. Ketika seorang konsumen membayar paket data, sesungguhnya yang dibelinya bukan sekadar sejumlah gigabyte (GB). Kuota hanyalah satuan pengukuran untuk layanan yang akan diterima. Yang menjadi tujuan transaksi adalah manfaat berupa akses internet dalam volume tertentu sesuai dengan nilai yang telah dibayarkan. Oleh karena itu, ketika manfaat tersebut hilang sebelum dinikmati sepenuhnya, persoalannya bukan lagi semata-mata mengenai berakhirnya masa aktif, melainkan apakah manfaat ekonomi yang telah dibayarkan konsumen dapat ditiadakan secara sepihak.
Pertanyaan tersebut memperoleh jawaban yang penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pengujian norma terkait penetapan tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan memaknai bahwa penyelenggara wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Mahkamah juga menegaskan bahwa pengaturan tarif dan layanan telekomunikasi tidak boleh semata-mata didasarkan pada logika komersial penyelenggara, tetapi harus tetap memberikan perlindungan hukum yang adil atas manfaat yang telah dibayarkan oleh pengguna jasa telekomunikasi.
Menariknya, Mahkamah tidak memandang bahwa inti persoalan terletak pada kuota internet itu sendiri. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah justru menyatakan bahwa aspek yang perlu memperoleh perlindungan bukanlah "kuota", melainkan nilai ekonomi dan manfaat jasa yang telah dibayar tetapi belum dinikmati oleh pengguna jasa telekomunikasi. Bahkan, Mahkamah menempatkan hak untuk menikmati manfaat tersebut sebagai hak milik dalam bentuk barang tidak berwujud yang memperoleh perlindungan konstitusional.
Menurut penulis, di sinilah letak signifikansi putusan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengubah cara penyelenggara telekomunikasi merancang layanan bagi konsumennya, tetapi juga menggeser orientasi perlindungan hukum dari sekadar objek layanan menjadi nilai ekonomi yang terkandung dalam jasa yang telah dibayarkan. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa dalam transaksi digital, hukum tidak lagi dapat berfokus semata-mata pada keberadaan barang atau objek fisik, melainkan harus memperhatikan manfaat ekonomi yang menjadi tujuan utama transaksi.
Pandangan demikian sesungguhnya sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sejak awal, undang-undang tersebut tidak membatasi objek perlindungan hanya pada barang, melainkan juga mencakup jasa. Artinya, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen tidak berhenti pada penyerahan suatu produk, tetapi juga mencakup terpenuhinya manfaat yang secara sah menjadi hak konsumen berdasarkan transaksi yang telah dilakukan. Dalam konteks paket data internet, manfaat tersebut berupa hak untuk menikmati layanan sesuai dengan volume yang telah dibeli.
Dari perspektif perlindungan konsumen, pembayaran yang telah dilakukan konsumen melahirkan ekspektasi yang sah (legitimate expectation) bahwa manfaat layanan dapat dinikmati secara proporsional. Oleh karena itu, apabila manfaat tersebut berakhir tanpa adanya pilihan layanan yang memadai, tanpa informasi yang jelas, atau tanpa mekanisme perlindungan yang proporsional, maka hubungan hukum tersebut tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan kontrak, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen.
Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Mahkamah tidak mewajibkan satu model layanan tertentu. Misalnya, seluruh paket tidak harus menggunakan sistem rollover. Sebaliknya, Mahkamah memberikan ruang bagi penyelenggara telekomunikasi untuk menawarkan berbagai alternatif perlindungan, seperti akumulasi kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, maupun inovasi layanan lainnya, sepanjang tetap memberikan perlindungan yang proporsional bagi konsumen.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak selalu identik dengan pembatasan terhadap kebebasan berusaha. Sebaliknya, perlindungan konsumen justru dapat berjalan beriringan dengan inovasi model bisnis sepanjang hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dibangun di atas prinsip keseimbangan, transparansi, dan iktikad baik. Mahkamah bahkan menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, perlakuan terhadap sisa kuota, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif dan mudah diakses oleh pengguna jasa telekomunikasi.
Lebih jauh lagi, putusan ini memiliki makna yang melampaui sektor telekomunikasi. Perkembangan ekonomi digital telah mengubah karakter transaksi dari yang semula didominasi oleh barang berwujud menjadi berbagai bentuk layanan berbasis akses, langganan, maupun hak untuk menikmati manfaat tertentu. Dalam konteks demikian, konsumen tidak selalu membeli suatu benda, melainkan membayar hak untuk memperoleh manfaat dari suatu layanan. Ketika manfaat tersebut memiliki nilai ekonomi, perlindungan hukumnya tidak dapat berhenti hanya karena objek yang diperdagangkan bersifat tidak berwujud.
Pada akhirnya, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet patut dipahami bukan sekadar sebagai koreksi terhadap praktik penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Lebih dari itu, putusan tersebut menandai pengakuan bahwa manfaat ekonomi dari jasa yang telah dibayar merupakan kepentingan hukum yang layak untuk memperoleh perlindungan. Di tengah semakin berkembangnya ekonomi digital, pengakuan tersebut menjadi fondasi penting bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen yang tidak lagi hanya berorientasi pada barang berwujud, tetapi juga pada nilai ekonomi yang melekat pada berbagai layanan digital yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern.
*) Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
















