Pasal 5 ayat (2): Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Pasal 8 ayat (2): Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
Dalam uraian permohonannya, ketiga hakim menyatakan bahwa kewenangan pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak oleh Menteri Keuangan yang bertindak sebagai pembina organisasi dan tugas serta wewenang Ketua Pengadilan Pajak untuk melakukan pembinaan kepada hakim pengadilan pajak secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial memengaruhi independensi dan kemerdekaan hakim pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.
Selain itu, dengan adanya Putusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang menyatakan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, mempunyai implikasi yang tidak hanya kepada hakim pengadilan pajak tetapi juga termasuk kepada Ketua dan Wakil Ketua pengadilan pajak yang menjadi tidak dibatasi periode masa jabatannya. Hal tersebut akan menghambat regenerasi kepemimpinan organisasi yang merugikan hakim Pengadilan Pajak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.
Pertimbangan Hukum MK
Untuk menjawab isu konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak tersebut, MK dalam pertimbangan hukumnya membagi ke dalam dua isu besar, yakni pembinaan oleh kementerian keuangan sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (2) dan frasa “dari para hakim” dan frasa “diusulkan Menteri” dalamPasal 8 ayat (2) yang harus diartikan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dipilih dari dan oleh hakim dan diusulkan oleh pengadilan pajak untuk satu kali masa jabatan selama lima tahun.
MK dalam pertimbangan hukumnya, kembali mempertegas terkait dengan isu konstitusionalitas “one roof system” yang telah menjadi bagian dari pendirian MK dalam putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang menyatakan “… untuk menjaga marwah lembaga pengadilan pajak dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka sudah sepatutnya pengadilan pajak diarahkan pada upaya membentuk sistem peradilan mandiri atau yang dikenal dengan "one roof system" atau sistem peradilan satu atap. Hal tersebut telah dilakukan terhadap lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung di mana pembinaan secara teknis yudisial maupun organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan bukan berada di bawah Kementerian. Terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap (one roof system) terhadap Pengadilan Pajak. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi pembentuk Undang-Undang ke depannya”.
Putusan tersebut, kemudian oleh MK dalam pertimbangan hukum perkara 10/PUU-XVIII/2020 kembali dipertegas sebagai berikut: “ … Mahkamah dapat memahami sampai saat ini Pengadilan Pajak masih berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang salah satu tugas pokoknya adalah mengurusi keuangan dan pendapatan negara yang salah satunya berasal dari pajak atau dengan kata lain terkait dengan pengadilan pajak yang harus satu atap (one roof system) di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu sepanjang tugas dan kewenangan hakim Pengadilan Pajak tidak terganggu independensinya dalam mengadili suatu perkara, maka kebijakan yang seperti itu merupakan pilihan kebijakan (open legal policy) dari pembentuk undang-undang terhadap keberadaan Pengadilan Pajak yang masih berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. Dengan demikan maka pertimbangan Mahkamah mengenai Pengadilan Pajak yang masih di bawah pembinaan Kementerian Keuangan menjadi mutatis mutandis dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 sebagaimana tersebut di atas. Namun demikian sekali lagi Mahkamah tetap menekankan kepada Pengadilan Pajak dalam melaksanakan kewenangannya harus tetap mengedepankan dan mengutamakan kebebasan dan independensi hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa perpajakan”.
Konstitusionalitas Pembinaan Hakim oleh Kementerian Keuangan
Hal lain yang juga dipertegas oleh MK terkait semangat untuk mewujukan “one roof system” yakni MK tetap mendorong kemandirian Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung dan terlepas dari Kementerian Keuangan. Hal tersebut menurut MK adalah sebuah keniscayaan dan menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang menjadikan skala prioritas untuk segera diwujudkan.
















