Keempat, perusahaan membayar upah di bawah ketentuan. Upah minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2017 sebesar Rp3.270.000. Pengusaha yang melanggar ketentuan upah minimum diancam pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta. “Hampir semua ketentuan yang diatur UU Ketenagakerjaan dilanggar perusahaan,” kata Alhamidi.
Kelima, pengusaha tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Dari 103 pekerja, hanya 27 yang terdaftar sebagai peserta.
PP No.44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, mengatur bagi pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK dan JKM, ketika terjadi resiko terhadap pekerjanya, maka pemberi kerja wajib memberikan hak pekerja sesuai ketentuan yang diatur dalam PP tersebut.
Artinya, pekerja yang belum terdaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu tetap mendapatkan hak sesuai manfaat program JKK dan JKM namun seluruh biayanya ditanggung pemberi kerja. Pemberi kerja yang melanggar aturan itu dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis; denda; dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
(Baca juga: Kemenaker Telusuri Dugaan Pelanggaran K3).
Bupati Kabupaten Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan PT Panca Buana Cahaya Sukses sudah mengantongi izin. Tercatat Juni 2017 perusahaan telah memegang izin usaha untuk industri kembang api dengan batangan kawat. Ketika semua perizinan yang diperlukan sudah terbit dan berproduksi harusnya perusahaan wajib lapor ketenagakerjaan ke dinas tenaga kerja provinsi Banten, tapi itu tidak dilakukan.
Pada saat awal permohonan izin jumlah tenaga kerja yang tertulis 10 orang. Namun, ketika beroperasi perusahaan itu merekrut pekerja dalam jumlah yang besar. “Pelanggaran mereka itu di sini, ketika meningkatkan jumlah pekerja dan berproduksi. Mereka harusnya wajib lapor ketenagakerjaan,” urai Zaki.
Guna mencegah agar peristiwa itu tidak terjadi, Zaki mengaku telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh pabrik yang beroperasi di Kabupaten Tangerang. Khususnya perusahaan yang rentan mengalami kebakaran karena kecelakaan kerja. Aparat di tingkat kecamatan akan diterjunkan untuk mendampingi petugas dinas tenaga kerja dan BPPD serta dinas kesehatan untuk melakukan evaluasi K3 di setiap pabrik yang rawan tersebut.
