Going concern yang diusulkan kurator sesungguhnya merupakan penerapan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan si debitor (si berhutang) yang harus dipakai untuk membayar utang-utangnya. Tindakan kurator dalam mengurus harta pailit dapat membawa akibat terhadap kekayaannya baik bersifat menambah (kredit) maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit). Oleh karenanya usulan going concern hanya dapat diberikan hakim pengawas setelah mendengar keterangan debitor, usulan kurator, dan disetujui oleh kreditor yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan & PKPU).
Hambatan Going Concern
Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan going concern dalam kasus Sritex ini. Pertama, hubungan debitor dan kurator yang tidak harmonis. Melalui konferensi pers tertanggal 14 Januari 2025, kurator menjelaskan belum pernah sekalipun bertemu dengan direktur utama dari debitor yang juga pemilik perusahaan dan debitor tetap menjalankan kegiatan operasional seperti seolah tidak terjadi kepailitan. Padahal berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU, tugas pengurusan dan pemberesan atas harta debitor beralih kepada kurator. Sekalipun terhadap putusan pailit itu diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Sebaliknya, kuasa hukum debitor sebagaimana dikutip dari beberapa media online menyebutkan kurator telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana.
Kedua, verifikasi terhadap tagihan kreditor yang telah didaftarkan kepada kurator sejumlah lebih dari Rp 32 triliun (termasuk sejumlah Rp 1,2 triliun tagihan kreditor yang terafiliasi dengan debitor) belum dicocokkan dengan catatan dan laporan dari debitor sebagaimana disyaratkan Pasal 271 UU Kepailitan & PKPU. Rapat kreditor tanggal 14 Januari 2025 dengan agenda rapat verifikasi terakhir, justru masih membahas persoalan keabsahan surat kuasa debitor kepada kuasa hukumnya. Rapat kreditor tanggal 21 Januari 2025 masih mengenai verifikasi piutang dan belum jelas apakah going concern akan dikabulkan sebagaimana dikutip kabar24.bisnis.com.
Ketiga, apakah going concern diperlukan apabila perusahaan dalam kondisi rugi dan tidak ada modal kerja. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi grup Sritex per 30 September 2024, misalnya, rasio utang (USD 1,614,887,279) terhadap modal (USD 1,020,875,503) adalah 158,19%. Ini berarti seluruh operasional perusahaan didanai oleh utang, bukan oleh modal perusahaan. Darimanakah modal kerja itu akan didapat, apakah harus melakukan utang baru atau tidak?
Ahli Hukum Kepailitan M. Hadi Shubhan (2008) menyebutkan: “Sebelum kurator memutuskan untuk melanjutkan usaha si pailit, maka harus mempertimbangkan bahwa dengan dilanjutkannya usaha debitor akan mendatangkan pendapatan yang lebih daripada ongkos operasionalnya”. Masalah ini harus dapat dijelaskan debitor kepada kurator dan hakim pengawas karena menyangkut penggunaan modal maupun siapa yang akan mendanai.
Jalan Keluar
Agar going concern yang dimohonkan debitor untuk menyehatkan keuangan dan hasil keuntungan usahanya dapat digunakan untuk membayar upah karyawan yang masih dipertahankan atau utang-utang kepada kreditor dikabulkan hakim pengawas, seharusnya ada kerja sama yang baik antara direksi debitor dan kurator, khususnya keterbukaan seluruh informasi mengenai perusahaan dan kewenangan mengelola perusahaan diberikan kepada kurator, terlepas debitor masih akan menempuh upaya hukum peninjauan kembali atas putusan pailit. Hal ini mengingat kuratorlah yang bertanggung jawab atas segala risiko going concern, khususnya mengenai uang masuk dan keluar, untung dan rugi. Oleh karenanya, kurator dapat menunjuk manajemen lama maupun baru atau personel dan ahli yang kompeten dari pihak luar, seperti kantor akuntan publik untuk membantu tugasnya.
Kurator wajib melaporkan pelaksanaan going concern kepada hakim pengawas minimal setiap bulan dan bila tidak menguntungkan akan ditinjau kembali pelaksanaan going concern atau izin menjalankan usaha tersebut. Berdasarkan Pasal 183 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU pelaksanaan going concern akan dievaluasi dan atas permintaan kreditor dan kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan usaha dihentikan. Pada akhirnya, apabila going concern jadi dilaksanakan semoga dapat membiayai kelangsungan usaha perusahaan dan untuk membayar utang-utang para kreditor.
*) Anthony LP Hutapea, Kurator dan Pengurus, Anggota Dewan Penasehat pada Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Periode 2023-2025
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















