Dikatakan Mahfud, melalui pendekatan tersebut tidak menutup kemungkinan MRP dan pihak lain di Papua dapat mengambil insiatif dan menyampaikan usul pemekaran daerah di Papua. Akan tetapi, harus disesuaikan dengan kebutuhan politik dan administrasi pemerintahan, maka lembaga legislatif dapat pula mengambil inisiatif dan membuat usul sendiri secara top-down.
“Dalam kenyataan sehari-hari ternyata sering terdapat kondisi-kondisi yang menjadi dasar pembentukan dan/atau materi UU yang bersifat open legal policy tanpa harus menyebut satu persatu pasal-pasal yang dimohon pengujian ini. Sehingga, seluruh materi permohonan pengujian konstitusional ini sesungguhnya merupakan materi yang bersifat open legal policy yang telah dipertimbangkan manfaatnya dan mudharat-nya.”
Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik yang juga mewakili Pemerintah mengatakan DPRK dalam UU 2/2021 merupakan perubahan nomenklatur dari DPRP Kabupaten/Kota dalam UU 21/2001. Ketentuan tersebut dalam rangka untuk mengakomodasi keberadaan anggota DPRP di Kabupaten/Kota yang berasal dari OAP. Perubahan nomenklatur dilakukan agar minimnya keterlibatan OAP di DPRD Kabupaten/Kota selama ini dapat diakomodasi.
“Adanya ketentuan anggota DPRP dan DPRK diangkat dari orang asli Papua merupakan bentuk dukungan Pemerintah terhadap orang asli Papua untuk memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern,” ujar Akmal.
Pemerintah juga berupaya untuk mendorong OAP agar turut berpartisipasi dalam praktik pemerintahan di Papua. Tak hanya itu, OAP juga diberikan kewenangan yang cukup luas untuk merumuskan kebijakan publik yang sesuai dengan kearifan lokal dan karakteristik masyarakat di Papua. “Dengan demikian, UU Nomor 2/2021 telah sesuai dengan UUD Tahun 1945 serta memperhatikan kondisi faktual di Papua dan untuk memaksimalkan dana otonomi khusus demi keberlanjutan pembangunan di Papua,” katanya.
Dalam persidangan sebelumnya, Pemohon menilai adanya klausul-klausul dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian justru merugikan kepentingan dan hak konstitusional pemohon secara khusus kepentingan dan hak konstitusional rakyat orang asli Papua (OAP). Misalnya, perubahan dan penambahan norma baru sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) UU Otsus Papua tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, dan Wewenang Hak dan Tanggung Jawab Keanggotaan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRP dan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan justru menciptakan ketidakpastian hukum.
Selain itu, dipertahankannya norma Pasal 77 UU Otsus Papua menjadikan pasal tersebut multitafsir. Pasal tersebut mengatur mengenai usul perubahan atas UU Otsus Papua dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah. Misalnya, perubahan beberapa pasal atas UU No.21 Tahun 2001 adalah murni hasil inisiatif pihak pemerintah pusat, bukan usul dari rakyat Papua.
Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2); Pasal 6A ayat (1) huruf b dan ayat (2); Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (4); Pasal 38 ayat (2); Pasal 59 ayat (3); dan Pasal 68A; dan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 Tahun 2021 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Kemudian, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 6A ayat (4) bertentangan dengan frasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah perdasus dan perdasi Provinsi Papua”. Kemudian, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan mengembalikan pemberlakuan norma Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam UU No.21 Tahun 2001.