Angket Century
Tugas yang sudah dilakukan oleh KSSK “menyelamatkan” Bank Century. Kebijakan penyelamatan dilakukan karena bank ini sebagai bank gagal yang akan berdampak sistemik. Untuk menilai kebenaran sistemik dan tidaknya penyelamatan Bank Century sekarang diuji oleh DPR. Alas hukum untuk mengujinya adalah hak angket, karena penyelamatan Bank Century dianggap berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara dan kebijakan itu mengenai keuangan negara.
DPR melalui Panitia Angket akan membuktikan kebijakan penyelamatan Bank Century, termasuk perubahan peraturannya dan pengucuran dana sesuai dugaan masyarakat, dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atau tidak. Hasil Panitia Angket tergantung pada keterangan saksi dan ahli serta bukti-bukti selama penyelidikan dan ketajaman pisau analisa terhadap fakta-fakta yang ditemukan.
Kalau kesimpulannya penyelamatan Bank Century dilakukan karena berpotensi sistemik yang dapat menghancurkan ekonomi rakyat, dan perubahan peraturannya sesuai dengan hukum, maka posisi Menteri Keuangan aman sentosa dan tentu Presiden akan bersuka-ria menerima hasil angket yang membenarkan kebijakan Ketua KSSK.
Jika yang terbukti penyelamatan Bank Century terjadi karena penyalahgunaan wewenang dan ada yang mengambil keuntungan secara langsung atau tidak langsung, atau karena adanya tipu muslihat, maka Menteri Keuangan bahkan Wakil Presiden sebagai orang yang paling bertanggung jawab akan menuai kecaman dan ketidak percayaan yang dapat berujung pada “pemberhentian”, meskipun untuk pemberhentian Wakil Presiden memerlukan proses yang panjang dan melelahkan.
Mencari jejak aliran dana
Jika benar penyertaan modal LPS di Bank century dilakukan secara tunai dengan cara dikreditkan pada pos penyertaan modal atau digunakan membayar deposan secara tunai atau dengan transaksi back to back dengan kreditur di luar negeri, maka tamatlah riwayat mengungkap penerima uang yang dikucurkan oleh LPS. Tamatlah kehendak Panitia Angket mengungkap dana yang disalahgunaan untuk kepentingn tertentu, karena tidak terlacak, uang yang disetor tidak meninggalkan jejak.
Meskipun demikian, semua saksi atau ahli yang dipanggil Panitia Angket wajib memberikan keterangan yang diketahuinya secara lengkap, menyerahkan dokumen yang diminta, sepanjang tidak merugikan kepentingan negara. Artinya peluang Panitia Angket memaksa saksi atau ahli menyampaikan keterangan yang benar masih ada. Panitia Angket dapat meminta Pengadilan menyandra saksi atau ahli yang membangkang. Dengan demikian peluang mencari jejak aliran dana masih terbuka, meskipun tergantung dari kesigapan Panitia Angket.
Undang-undang hak angket memungkinkan lembaga politik bertindak seperti lembaga penegak hukum, proses persidangan sangat legalistis, dan dapat berakibat demokrasi yang dijalankan oleh DPR berjalan menuju anarki. Proses peradilan pindah dari ruang pengadilan ke gedung DPR dengan terdakwa tanpa pembela.
















