Partai politik (parpol) disarankan mengubah paradigma. Jangan melulu menjadikan kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bahan kampanye andalan menarik suara terbanyak dalam pemilihan umum berikut.
Demikian saran mantan Menteri Lingkungan Hidup, Emil Salim dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu (3/11). Imbauan sama disasar anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini pada pemerintah, “Jangan lagi memberikan subsidi BBM ke masyarakat.”
Emil Salim menganggap subsidi BBM sebagai biang kerok dari pemborosan energi. “Subsidi BBM untuk rakyat miskin, tak ada itu.”
Bahkan, ia menilai subsidi BBM menimbulkan persoalan serius bagi pemerintah dan lingkungan. Akibat subsidi BBM, kemacetan Jakarta semakin parah karena banyak angkutan pribadi memadati ruas jalan, serta energi terbarukan tidak dapat bersaing di pasaran.
Energi terbarukan tidak dapat bersaing dan tumbuh di pasaran jika harga BBM
lebih murah. “Pemerintah jangan hanya menurut kehendak rakyat. Pemerintah harus mendidik rakyat ke arah yang lebih baik,” ujarnya saat ditanya subsidi BBM. Pendidikan dan Kesehatan adalah hal yang seharusnya digalakkan agar terjangkau oleh masyarakat.
Subsidi BBM sulit untuk dihapuskan karena Emil menilai partai politik berorientasi jangka pendek, hanya mengikuti jadwal lima tahun pemilu, orangnya selalu berganti. “Mereka tidak lagi berfikir rasional dalam memutuskan suatu kebijakan, tetapi berfikir next election,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Satya W Yudha, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golongan Karya, tidak sependapat dengan Emil Salim. Subsidi BBM masih perlu dilakukan karena rakyat masih memerlukannya. “Subsidi BBM belum bisa
dihilangkan sebelum semua infrastrukturnya ditata dengan baik,” lanjutnya.