Pasien, Bukan Konsumen Biasa
OPINI

Pasien, Bukan Konsumen Biasa

Mempertimbangkan karakteristik yang khusus dari pasien, maka pasien tidak dapat disamakan dengan konsumen biasa sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pemberi maupun penerima layanan kesehatan, maka harus dilakukan harmonisasi antara UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan.

•Bacaan 6 Menit
WA
Penulis Opini

Tidak lama lagi, kita akan memperingati World Patient Safety Day atau Hari Keselamatan Pasien Sedunia pada tanggal 17 September 2025 mendatang. World Patient Safety Day diperingati secara nasional dan internasional karena pasien mempunyai kedudukan yang fundamental dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini terdiri dari pelayanan medis dan tindakan medis, serta meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi pasien. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen).

Hukumonline
Hukumonline

Definisi mengenai konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Jadi, “konsumen” yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir. Pasien merupakan konsumen akhir, sehingga definisi mengenai konsumen yang terdapat dalam UU tersebut selaras dengan definisi mengenai pasien. Hingga saat ini mayoritas orang mempersepsikan pasien sebagai orang yang sakit. Padahal, orang yang sehat juga dapat dikategorikan sebagai pasien apabila mereka mengakses pelayanan kesehatan, di antaranya adalah general atau medical check up, konsultasi kesehatan, dan vaksinasi. Hal ini karena sifat dan ruang lingkup dari pelayanan kesehatan tidak hanya berupa kuratif, tetapi juga meliputi promotif, preventif, rehabilitatif, dan paliatif.  

Namun, apakah pasien sepenuhnya merupakan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen? Jawabannya adalah, TIDAK. Pasien tidak identik dengan konsumen sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Perlindungan Konsumen. Pasien mempunyai karakteristik khusus yang membedakannya dengan konsumen biasa.

Karakteristik pertama, hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan pola hubungan hukum yang bercorak inspanningsverbintennis dan bukan merupakan resultaatsverbintennis. Inspanningsverbintennis merupakan perikatan yang prestasinya berupa upaya yang maksimal. Meskipun perikatan ini prestasinya berupa upaya maksimal, tetapi dalam mewujudkan upaya maksimal tersebut, harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang medis. Dalam implementasinya, perikatan inspanningsverbintennis harus berdasarkan pada Standar (Standar Profesi, Standar Pelayanan Medis, Standar Operasional Prosedur - SOP), dan kebutuhan medis pasien.

Pola hubungan inspanningsverbintennis ini tidak selaras dengan pola hubungan sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen yang menitikberatkan pada resultaatsverbintennnis. Dalam UU Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan pelaku usaha wajib untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantiannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (8) jo. Pasal 7 ayat (f) (g) UU Perlindungan Konsumen. Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen mempertegas pengaturan mengenai ganti rugi dengan menyatakan bahwa pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Ketentuan ini (mekanisme dan tenggang waktu ganti kerugian) dalam penerapannya di bidang kesehatan tentunya memerlukan penafsiran dan pemahaman tersendiri (berbeda dengan bidang lainnya).

Dalam praktiknya, meskipun tindakan yang dilakukan oleh dokter telah memenuhi upaya maksimal berdasarkan standar dan kebutuhan medis pasien, tetapi potensi kegagalan tindakan medis tetap ada. Terdapat beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan hal tersebut yaitu kecelakaan medis, kontribusi kesalahan (contributory of negligence) dari pasien, dan risiko medis.

Kecelakaan medis terjadi karena faktor eksternal yang tidak berasal dari dalam diri pasien. Misalnya, disebabkan karena peralatan medis tidak berfungsi optimal atau adanya keterbatasan sarana prasarana rumah sakit. Di Amerika Serikat, pada tahun 1961, terjadi kecelakaan medis di sebuah rumah sakit dimana pasien (bayi) terbakar akibat bola lampu inkubator yang tidak tertutup (model lama) tanpa termostat atau mekanisme kontrol panas otomatis. Kasus ini diproses oleh Georgia Appellate Court. Di Indonesia, pernah terjadi kecelakaan medis di sebuah rumah sakit di Bengkulu, dimana gas O2 tertukar dengan gas CO2 di kamar operasi. Akibatnya, pasien meninggal dunia.

Penyebab kegagalan tindakan medis lainnya adalah karena kontribusi kesalahan pasien, atau biasanya dikenal dengan istilah contributory of negligence. Kontribusi kesalahan (contributory of negligence) pasien merupakan salah satu penyebab kegagalan tindakan medis. Meskipun tindakan medis telah dilaksanakan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidang medis, tetapi kontribusi kesalahan (contributory of negligence) pasien dapat menyebabkan tindakan medis tidak mencapai tujuan konkritnya untuk mengatasi indikasi medis. Beberapa hal yang dapat digolongkan sebagai kontribusi kesalahan (contributory of negligence) pasien, di antaranya adalah: pasien tidak mematuhi nasehat atau masukan dari dokter dan rumah sakit (misalnya: pasien tidak melakukan kontrol setelah dilakukan tindakan medis, pasien melakukan pengobatan yang tidak selaras dengan pengobatan secara medis, diantaranya adalah berobat kepada pengobat tradisional atau melakukan pengobatan secara herbal tanpa berkonsultasi dengan dokter); pasien dan/atau keluarga pasien tidak mematuhi prosedur rujukan rumah sakit (misalnya adalah pasien dan/atau keluarga pasien menolak rujukan, pasien dan/atau keluarga pasien menolak dirujuk ke rumah sakit rujukan dan ingin dirujuk ke rumah sakit lainnya sesuai dengan keinginan pasien dan/atau keluarga pasien); kebiasaan atau attitude pasien yang menghambat pencapaian tujuan dari tindakan medis (misalnya adalah pasien tidak menjaga kebersihan dan berperilaku tidak higienis, pasien malas untuk mengikuti program yang telah dirancang oleh rumah sakit – misalnya latihan fisioterapi, pasien melakukan tindakan yang fatal terhadap objek atau bagian tubuh yang telah mengalami operasi – misalnya, pasien menusuk-nusuk mata yang baru saja selesai dilakukan tindakan operasi).

Penyebab kegagalan tindakan medis berikutnya adalah risiko medis. Risiko medis merupakan faktor internal yang berasal dalam diri atau tubuh pasien yang menyebabkan tindakan medis mengalami kegagalan. Meskipun tindakan medis telah sesuai dengan standar, potensi munculnya risiko medis tetap ada. Dalam setiap tindakan medis, selalu terkandung risiko medis. Risiko medis tidak dapat dihilangkan. Namun, risiko medis dapat diupayakan untuk diminimalisir kehadirannya dan diupayakan pertolongan darurat untuk mengatasi risiko medis.

Beberapa risiko medis yang terjadi, disebabkan oleh berbagai faktor yaitu kondisi fisik pasien (misalnya: usia pasien yang terlalu tua), kondisi permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh pasien (misalnya; kondisi kanker yang telah menyebar sehingga perlu dilakukan tindakan perluasan operasi – termasuk pengangkatan organ atau jaringan tubuh – untuk melokalisir persebaran kanker); kondisi pendarahan yang telah menyerang organ vital dalam kehidupan, misalnya adalah pendarahan di batang otak sehingga dokter dihadapkan dengan berbagai risiko medis dan harus memilih risiko medis yang dampak negatifnya terkecil terhadap pasien. Risiko medis terdapat dalam setiap tindakan medis, bahkan untuk tindakan medis yang tergolong sederhana (misalnya adalah pemasangan infus) juga mengandung risiko medis.

Karakteristik kedua, terkait dengan hak pasien atas informasi. Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 7 (b) UU Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini tidak berlaku mutlak bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Profesor HJJ Leenen, dalam bukunya yang berjudul, Gezondheidszorg en Recht een Gezondheidsrechtellyke Studie dan Alfred Ameln dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Kedokteran menjelaskan terdapat 4 kelompok pasien yang tidak memerlukan informasi yaitu jika terapi menghendaki demikian (terapi plasebo atau suggestive terapeuticum), jika merugikan pasien, jika pasien sakit jiwa, dan jika pasien belum dewasa.

Terapi plasebo merupakan bentuk perawatan yang terlihat seperti terapi medis asli, tetapi sebenarnya tidak menggunakan bahan aktif yang terbukti mengobati penyakit tersebut. Adakalanya, pasien datang kepada dokter dengan berbagai keluhan, misalnya badannya merasa demam, kepalanya merasa sakit, merasa tensinya tinggi, gangguan tidur dan sebagainya. Namun, setelah diperiksa oleh dokter, ternyata kondisinya normal. Pasien sakit hanya karena perasaan dari pasien tersebut (psikhis). Dalam kondisi seperti ini, dokter akan melakukan terapi plasebo dan seringkali dokter memerankan sosok sebagai psikolog. Pasien diberikan obat, dan anjuran pemakaiannya. Padahal, obat tersebut adalah obat plasebo yang tidak mengandung zat aktif dan tidak berpengaruh terhadap kesehatan (seringkali disebut dengan obat kosong). Terapi plasebo bisa berupa pil, suntikan, atau jenis perawatan lainnya.

Terdapat sekelompok pasien yang dikecualikan dari hak atas informasi karena pemberian informasi tersebut justru akan merugikan pasien (membuat kondisi kesehatan pasien semakin menurun). Biasanya, pasien yang termasuk dalam kelompok ini adalah pasien dengan kondisi stadium terminal (misalnya; penyakit kanker, penyakit degeneratif, penyakit paru obstruktif kronis, cystic fibrosis, stroke, parkinson, gagal jantung/heart failure, penyakit genetika dan penyakit infeksi seperti HIV/AIDS dengan kondisi stadium terminal). Pasien dalam kondisi ini (stadium terminal) memerlukan perawatan khusus, yang disebut dengan perawatan paliatif sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2180/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Paliatif.

Bagi pasien sakit jiwa yang terkadang masih memungkinkan untuk berkomunikasi, informasi dapat disampaikan langsung kepada pasien tersebut pada saat kondisinya memungkinkan. Namun, bagi pasien sakit jiwa yang sama sekali tidak memungkinkan untuk berkomunikasi, maka informasi dapat disampaikan kepada pengampunya. Demikian juga bagi pasien yang belum dewasa, informasi dapat disampaikan kepada orang tua atau wali dari pasien tersebut.

Mempertimbangkan karakteristik yang khusus dari pasien, maka pasien tidak dapat disamakan dengan konsumen biasa sebagaimana yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pemberi maupun penerima layanan kesehatan, maka harus dilakukan harmonisasi antara UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan.

 

*) Wahyu Andrianto, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

pasienhak pasienpraktik kedokterandokter
Wahyu Andrianto

Dosen dan Peneliti

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info