Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menyerukan penyelesaian diplomatik atas isu nuklir Iran. Sekaligus memperingatkan waktu semakin sempit untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Seruan ini mengemuka di tengah meningkatnya ketegangan militer dan dinamika politik internasional yang mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Politik PBB, Rosemary DiCarlo mengingatkan kesepakatan JCPOA yang memberikan keringanan sanksi bagi Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya, masih belum mencapai tujuannya.
“Gencatan senjata rapuh yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump semalam memberikan kesempatan untuk menghindari eskalasi yang katastropik dan mencapai resolusi damai atas isu nuklir Iran,” kata DiCarlo dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Selasa (24/6/2025).
Baca juga:
- Trump Sebut Iran-Israel Sepakat Gencatan Senjata, Ahli Duga AS Mundur karena Tekanan Ekonomi Global
- Ketegangan Iran-Israel, Begini Posisi Diplomatik dan Dampak Ekonomi bagi Indonesia
Kesepakatan JCPOA yang disahkan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2231 pada tahun 2015 sempat menjadi pilar utama dalam upaya non-proliferasi senjata nuklir. Namun, sejak Amerika Serikat (AS) menarik diri secara sepihak pada 2018, kesepakatan tersebut terus berada dalam ketidakpastian, diperburuk oleh pengurangan komitmen Iran terhadap pembatasan nuklir yang telah disepakati.
Menurut DiCarlo, dengan ketentuan utama dalam resolusi tersebut akan berakhir pada 18 Oktober 2025 mendatang. Kecuali, Dewan Keamanan PBB bertindak melalui diplomasi yang menjadi sangat mendesak pada kondisi saat ini.
“Waktu hampir habis. Diplomasi, dialog, dan verifikasi tetap menjadi pilihan terbaik untuk memastikan sifat damai program nuklir Iran,” tegasnya.
