Terhadap pertanyaan pertama, Mabes Polri sudah memberikan sinyal. Hanya tiga kasusyang diserahkan Mabes Polri ke KPK, yakni kasus Wakil Kepala Korlantas Mabes Polri Brigjen (Pol) Didik Purnomo, Direktur PT Citra Metalindo Abadi Budi Susanto, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukotjo S Bambang. Mabes Polri tetap menangani dua perkara lain yang melibatkan panitia pengadaan barang. KPK memang tak menetapkan AKBP Teddy Rusmawan dan Komisaris (Pol) Legimo sebagai tersangka.
Pidato Presiden menyebut Polri menangani ‘kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung’. Apa kasus yang tidak terkait langsung? Apakah termasuk pengadaan plat nomor polisi yang juga tengah dipantau KPK?
Berkaitan dengan pertanyaan pertanyaan kedua penting mengingat masa penahanan tak bisa ditambah. Kewenangan penyidik hanya sampai 60 hari. Sedangkan mengenai berkas perkara, polisi sudah mengirimkan SPDP kelima tersangka ke kejaksaan, meskipun kemudian dikembalikan lagi dengan petunjuk. Apakah KPK mengakui hasil penyidikan Polri atau akan melakukan penyidikan ulang, masih menjadi pertanyaan yang harus dijawab.
Kasus Novel
Para petinggi kepolisian mengeluarkan pernyataan yang tak seragam mengenai tindak lanjut kasus penembakan yang melibatkan penyidik KPK, Novel Baswedan. Polda Bengkulu masih melakukan olah TKP meskipun Mabes Polri mengambil sikap mengevaluasi proses penyidikan perkara ini.
Mabes Polri dikritik lantaran kasus ini terjadi 2004 silam. Selama hampir 8 tahun terakhir polisi tak mengutak atik kasus ini sampai akhirnya Novel menjadi ketua satgas yang menangani dan menyidik kasus simulator SIM. Kesan bahwa Polri ingin balas dendam terhadap Novel tak bisa dihindari. Tetapi Polri berkilah ada pengaduan pengacara keluarga korban, dan selalu mencari dalih atas kejanggalan penanganan kasus Novel.
Jika Mabes Polri masih ngotot meneruskan perkara ini, sewaktu-waktu hubungan kedua lembaga (Polri-KPK) bisa memburuk lagi. Untuk menghindari konflik kepentingan, Mahfud mengusulkan pembentukan tim independen lintas lembaga. Muncul pertanyaan, siapa saja yang masuk dalam tim independen, siapa yang menunjuk, dan bagaimana kekuatan hasil keputusan tim independen.
Status penyidik KPK
Memberi kepastian tentang status penyidik KPK yang berasal dari kepolisian, hubungan dengan institusi asal, masa tugas, serta mengatur alur penugasan dan penarikan mereka dari KPK, menjadi ranah pemerintah.
