Mabes Polri dapat sewaktu-waktu menarik personilnya di KPK dengan alasan masa tugas para penyidik itu berakhir. Penarikan yang massif terbukti bisa mengganggu ritme kerja KPK. Mabes Polri memang menyiapkan pengganti, tetapi KPK tak bisa langsung menerima semua kandidat karena ada kriteria yang harus dipenuhi.
Masalah muncul ketika ada penyidik yang memilih bertahan di KPK. Sejauh ini ada lima penyidik yang dipanggil pulang, lebih memilih bertahan di KPK. Novel hanya salah satu yang memilih bertahan. Oleh KPK, mereka yang bertahan diangkat jadi pegawai tetap KPK. Sebaliknya, Mabes Polri mengultimatum mereka untuk kembali sekaligus mengancam akan membawa para penyidik itu ke sidang kode etik. Lantas, ke depan, apakah KPK wajib meminta persetujuan Polri jika ingin mengangkat penyidik Polri sebagai pegawai tetap?
Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di KPK sebenarnya sudah menyinggung peralihan status status pegawai negeri yang dipekerjakan. Pasal 7 PP ini memberi kewenangan mengatur peralihan status itu. Sebaliknya Polri juga merasa berwenang mengatur setiap anggota polisi dimana pun berada.
Perbedaan pandangan ini membuat KPK mencari jalan keluar, ingin merekrut penyidik sendiri. Tetapi pijakan hukumnya pun masih harus diperkuat, termasuk lewat revisi UU KPK.
Revisi UU KPK
Setelah ada desakan masyarakat dan pidato Presiden, fraksi-fraksi di DPR memang berlomba-lomba menyatakan diri menolak revisi UU KPK. Pimpinan DPR juga menyuarakan agar draf revisi itu dicabut.
Namun dalam praktik, gagasan itu tak mudah diwujudkan. Komisi III DPR mengembalikan draf ke Badan Legislasi, padahal sebelumnya Baleg sudah mengembalikan ke Komisi III sebagai pengusul asal.
Pada prinsipnya Pemerintah setuju revisi sepanjang substansinya tidak dimaksudkan untuk membonsai kewenangan KPK. Masalahnya, substansi yang diusulkan Komisi III justru kental dengan upaya mengurangi wewenang khusus KPK.
