Pelaku Usaha Rentan Terdampak Sanksi Lantaran JDIH Daerah Belum Ideal
Perda News

Pelaku Usaha Rentan Terdampak Sanksi Lantaran JDIH Daerah Belum Ideal

Pelaku usaha kerap menghadapi tantangan ketika mencari regulasi di JDIH daerah. Berbeda dengan JDIH kementerian dan lembaga pusat yang relatif mudah diakses, website daerah dinilai belum seragam, kurang jelas, dan belum konsisten dalam pemutakhiran data.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 4 Menit
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B. Sukamdani. Foto: RESFakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Kartono. Foto: Istimewa
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B. Sukamdani. Foto: RESFakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Kartono. Foto: Istimewa

Puskaha Indonesia melakukan penelitian terhadap website pemda dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dikelola 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 92 kota. Uji akses itu menyasar data produk hukum dan anggaran yang diterbitkan pemda dengan melalui 4 indikator yakni kemudahan akses, pembaruan data, kecukupan data/jumlah data yang diunggah, dan inklusif.

Hasilnya, ditemukan bahwa meski seluruh provinsi sudah terhubung dengan JDIH, masih ada sejumlah website daerah yang tidak dapat diakses karena mengalami gangguan, sebagian besar JDIH provinsi tidak dilakukan pembaruan data secara baik, dan keterbukaan data anggaran sebagian besar provinsi sangat minim.

Padahal, akses mudah terhadap informasi, produk hukum, serta dokumen anggaran Pemda sangat penting, baik untuk pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis maupun bagi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, isi yang ditampilkan masih terbatas, termasuk pada laman JDIH yang belum menyajikan data secara lengkap.

Baca Juga:

Menanggapi fenomena ini, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B. Sukamdani, menilai JDIH pemerintah daerah masih jauh dari optimal. Menurutnya, laman JDIH di tingkat daerah belum menyajikan informasi hukum selengkap yang tersedia di kementerian atau lembaga negara.

“Bagi dunia usaha, JDIH itu sangat penting. Kami butuh sekali karena banyak hal yang harus dikonfirmasi dari regulasi daerah. Misalnya, saya sempat mendengar kabar soal aturan di Jawa Barat yang mewajibkan perusahaan menyisihkan 15 persen air PDAM untuk CSR. Kalau benar, tentu itu harus kami cek di JDIH. Tapi karena tidak semua regulasi daerah ditampilkan, kami bisa saja misleading,” katanya saat dihubungi oleh Hukumonline, Senin (18/8).

Ia menjelaskan, pelaku usaha kerap menghadapi tantangan ketika mencari regulasi di JDIH daerah. Berbeda dengan JDIH kementerian dan lembaga pusat yang relatif mudah diakses, website daerah dinilai belum seragam, kurang jelas, dan belum konsisten dalam pemutakhiran data.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info