Lemah pengawasan
Firdaus menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah yang menjadi penyebab terjadinya manipulasi data tersebut. Menurut Firdaus, pemerintah hanya menerima laporan dari surveyor tanpa memeriksa kembali laporan tersebut. Bahkan, Firdaus menduga aparat pemerintah juga terlibat dalam kegiatan ekspor batubara ilegal.
“Banyak bukti di lapangan yang kami dapatkan (yang melibatkan pemerintah). Mulai skema uang suap ke pejabat hingga uang taktis. Semua itu bisa terlihat dari invoice perusahaan,” beber Ilyas.
Firdaus juga mengeluhkan tidak seragamnya data pemerintah mengenai produksi dan ekspor batubara menghambat penertiban atau menanggulangi kegiatan ekspor ilegal ini. Misalnya, data produksi dan transaksi yang ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak sinkron dengan Badan Pusat Statistik (BPS) ataupun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai pada Kemenkeu.
Saat ditelusuri pada dokumen negara tujuan ekspor, Firdaus juga mendapati bahwa volume dan nilai ekspor batubara yang tercatat jauh lebih besar dibandingkan data di Ditjen Bea dan Cukai. Karena itu, pihaknya berkesimpulan manipulasi dokumen ekspor batubara ini yang kerap dilakukan para eksportir batubara ilegal.
Integrasi data ekspor
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Mariatul Aini mengakui memang saat ini masih terdapat kelemahan pengawasan, sehingga berpotensi terjadinya ekspor batubara ilegal. Minimnya jumlah pengawas lapangan menjadi salah satu penyebab sering terjadinya kebocoran ekspor batubara ini.
“Memang masih belum optimal dalam pengawasan. Siapa yang bisa meyakini kualitas dan volume dari batubara yang akan diekspor,” kata Mariatul.
Meski sudah menggandeng instansi lain, Mariatul menilai pengawasan ekspor batubara masih sangat longgar. Faktanya, setiap pengauditan terhadap eksportir tambang hanya mampu memeriksa sebagian kecil saja. “Kami memang sudah menggandeng BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), tapi yang diaudit cuma terbatas hanya 100-an (perusahaan) saja. Padahal, jumlah pengusahanya ada 5000-an,” kata Mariatul.
