Menurut Mariatul, salah satu solusi yang harus dikerjakan yaitu pengintegrasian data ekspor batubara. Menurutnya, data ekspor yang selama ini masih terpisah-pisah di Kementerian ESDM, BPS, dan Ditjen Bea dan Cukai perlu diintegrasikan agar memudahkan pengawasannya. “Intergrasi database diperlukan untuk pengawasannya. Kalau punya data sendiri-sendiri, datanya akan bocor kemana-mana,” kata Mariatul.
Untuk diketahui, ketentuan tata cara dan persyaratan perusahaan tambang mengekspor batubara terdapat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
