Batubara, salah satu komoditas ekspor terbesar nasional saat ini. Tak hanya dari sisi volume, batubara melalui kegiatan ekspornya juga merupakan salah satu penyumbang devisa tertinggi setelah sawit, pariwisata, tekstil, dan minyak dan gas bumi (migas). Sayangnya, maraknya ekspor batubara ilegal yang kerap dilakukan perusahaan tambang besar ini berimplikasi masalah hukum yang belum terselesaikan.
Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan produksi dan ekspor batubara ini dinilai menjadi salah satu penyebab maraknya tindakan ilegal ini. Praktik manipulasi data produksi dan transaksi sering dilakukan perusahaan tambang agar bisa menyelundupkan batubara secara ilegal ke luar negeri. Hal ini tak bisa dianggap sepele karena nilai kerugian negara akibat ekspor ilegal batubara mencapai ratusan triliunan rupiah setiap tahunnya.
Pasalnya, negara yang seharusnya mendapatkan royalti dari hasil ekspor tersebut ternyata harus menelan pil pahit karena hanya dinikmati para pelaku ekspor ilegal tersebut. Lembaga nirlaba Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil kajiannya selama 2006-2016 terdapat beragam temuan terkait perusahaan pertambangan batubara yang tidak melaporkan transaksi ekspor sesuai kondisi riil.
ICW mencatat selama kurun waktu tersebut, terdapat indikasi unreporting transaksi ekspor sebesar US$ 27,062 miliar atau sekitar Rp 365,3 triliun. Kerugian negara akibat ekspor ilegal ini mencapai sebesar Rp 133,6 triliun atau US$ 27,062 miliar pada sektor pertambangan batubara. Rinciannya, berasal dari kewajiban pajak sebesar Rp 95,2 triliun dan royalti atau Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) sebesar Rp 38,5 triliun.
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran dan Peneliti ICW, Firdaus Ilyas menjelaskan modus pemalsuan dokumen paling sering dilakukan perusahaan tambang batubara agar dapat mengekspor batubara secara ilegal. Misalnya, ternyata ditemukan data volume dan jenis batubara yang tercantum dalam dokumen tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ironisnya, kata Firdaus, perusahaan batubara seringkali bersengkongkol dengan perusahaan surveyor dalam memalsukan dokumen ekspor tersebut. Seperti diketahui, sebelum memasuki pemeriksaan pegawai Bea Cukai, setidaknya perusahaan tambang harus memiliki sertifikat Laporan Surveyor (LS) yang memuat spesifikasi batubara.
“Surveyor itu bisa dipesan. Siapa yang bisa memverifikasi itu (LS). Bisa saja kadar batubara yang diekspor dalam dokumen diturunkan. Surveinya bisa dipesan,” kata Ilyas dalam acara diskusi bertajuk Strategi Pengelolaan Batubara Nasional “Tantangan Fiskal dan Transisi Energi” di Jakarta, Kamis (4/10/2018). Baca Juga: Ada Potensi Kerugian Ratusan Triliun Akibat Laporan Ekspor Batubara Bermasalah
Lemah pengawasan
Firdaus menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah yang menjadi penyebab terjadinya manipulasi data tersebut. Menurut Firdaus, pemerintah hanya menerima laporan dari surveyor tanpa memeriksa kembali laporan tersebut. Bahkan, Firdaus menduga aparat pemerintah juga terlibat dalam kegiatan ekspor batubara ilegal.
“Banyak bukti di lapangan yang kami dapatkan (yang melibatkan pemerintah). Mulai skema uang suap ke pejabat hingga uang taktis. Semua itu bisa terlihat dari invoice perusahaan,” beber Ilyas.
Firdaus juga mengeluhkan tidak seragamnya data pemerintah mengenai produksi dan ekspor batubara menghambat penertiban atau menanggulangi kegiatan ekspor ilegal ini. Misalnya, data produksi dan transaksi yang ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak sinkron dengan Badan Pusat Statistik (BPS) ataupun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai pada Kemenkeu.
Saat ditelusuri pada dokumen negara tujuan ekspor, Firdaus juga mendapati bahwa volume dan nilai ekspor batubara yang tercatat jauh lebih besar dibandingkan data di Ditjen Bea dan Cukai. Karena itu, pihaknya berkesimpulan manipulasi dokumen ekspor batubara ini yang kerap dilakukan para eksportir batubara ilegal.
Integrasi data ekspor
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Mariatul Aini mengakui memang saat ini masih terdapat kelemahan pengawasan, sehingga berpotensi terjadinya ekspor batubara ilegal. Minimnya jumlah pengawas lapangan menjadi salah satu penyebab sering terjadinya kebocoran ekspor batubara ini.
“Memang masih belum optimal dalam pengawasan. Siapa yang bisa meyakini kualitas dan volume dari batubara yang akan diekspor,” kata Mariatul.
Meski sudah menggandeng instansi lain, Mariatul menilai pengawasan ekspor batubara masih sangat longgar. Faktanya, setiap pengauditan terhadap eksportir tambang hanya mampu memeriksa sebagian kecil saja. “Kami memang sudah menggandeng BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), tapi yang diaudit cuma terbatas hanya 100-an (perusahaan) saja. Padahal, jumlah pengusahanya ada 5000-an,” kata Mariatul.
Menurut Mariatul, salah satu solusi yang harus dikerjakan yaitu pengintegrasian data ekspor batubara. Menurutnya, data ekspor yang selama ini masih terpisah-pisah di Kementerian ESDM, BPS, dan Ditjen Bea dan Cukai perlu diintegrasikan agar memudahkan pengawasannya. “Intergrasi database diperlukan untuk pengawasannya. Kalau punya data sendiri-sendiri, datanya akan bocor kemana-mana,” kata Mariatul.
Untuk diketahui, ketentuan tata cara dan persyaratan perusahaan tambang mengekspor batubara terdapat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).
