Kondisi tersebut dapat membuat pelaku usaha menghadapi proses penyelesaian sengketa yang panjang. Pihak yang telah mengeluarkan biaya dan waktu untuk berperkara di luar negeri masih harus menempuh proses hukum kembali di Indonesia. Situasi ini berpotensi mengurangi efisiensi dan kepastian dalam transaksi bisnis lintas negara.
Persoalan utama bukan terletak pada sah atau tidaknya penggunaan hukum asing dalam kontrak. Hambatan justru muncul pada tahap pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Indonesia sampai saat ini belum memiliki pengaturan Hukum Perdata Internasional yang komprehensif mengenai mekanisme tersebut.Contoh nyata dapat dilihat pada sengketa Parbulk II AS dengan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (HITS) yang bermula dari perjanjian Bareboat Charter pada 11 Desember 2007. Parbulk menyewakan kapal MV Mahakam kepada Heritage Maritime Ltd. SA, sedangkan HITS memberikan jaminan perusahaan melalui Letter of Undertaking. Sengketa kemudian timbul berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian sewa kapal tersebut. Parbulk selanjutnya memperoleh Putusan Pengadilan Tinggi Inggris Nomor 58/2010 yang berkaitan dengan sengketa para pihak. Putusan pengadilan Inggris tersebut tidak dapat langsung dieksekusi terhadap HITS di Indonesia. Parbulk kemudian mengajukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel sebagai upaya memperoleh dasar hukum untuk pelaksanaan haknya di Indonesia. Putusan sela bahkan menegaskan bahwa gugatan tersebut diajukan dalam rangka Pasal 436 Rv karena putusan pengadilan asing tidak dapat langsung dilaksanakan di Indonesia.
Perkara ini menunjukkan bahwa kemenangan di pengadilan luar negeri belum tentu mengakhiri proses sengketa ketika pihak atau aset yang menjadi sasaran pelaksanaan berada di Indonesia. Perjalanan perkara tersebut juga tidak berhenti pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Parbulk pada 12 Desember 2023, kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan tersebut pada 30 Januari 2024. Parbulk selanjutnya menempuh upaya hukum ke Mahkamah Agung, tetapi upaya tersebut ditolak pada 18 September 2024 dan putusan menjadi berkekuatan hukum tetap. Kasus ini memperlihatkan secara konkret persoalan efisiensi dan kepastian hukum ketika pihak yang telah memperoleh putusan pengadilan asing masih harus kembali menjalani proses peradilan di Indonesia.
Contoh lain dapat dilihat pada sengketa JP Morgan Chase Bank N.A. melawan PT Kalbe Farma Tbk. yang berkaitan dengan transaksi derivatif valuta asing. JP Morgan mendalilkan adanya kewajiban Kalbe berdasarkan transaksi yang tunduk pada hukum Inggris dan yurisdiksi pengadilan Inggris. Sengketa tersebut kemudian dibawa ke High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court di Inggris yang menjatuhkan putusan pada 23 Desember 2008. Setelah memperoleh putusan tersebut, JP Morgan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Maret 2009 agar putusan pengadilan Inggris dapat dilaksanakan di Indonesia. JP Morgan antara lain meminta pengadilan menyatakan putusan Inggris dapat dilaksanakan serta menghukum Kalbe membayar sekitar USD19,4 juta sebagaimana ditetapkan dalam putusan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima gugatan itu dan perkara kemudian berlanjut hingga tingkat kasasi. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2681 K/Pdt/2010 menegaskan bahwa putusan pengadilan Inggris yang hendak dieksekusi terhadap pihak di Indonesia hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat perjanjian mengenai eksekusi putusan antara Indonesia dan Inggris. Ketiadaan perjanjian tersebut menyebabkan putusan pengadilan Inggris tidak dapat dieksekusi di Indonesia, sehingga gugatan JP Morgan dinyatakan tidak dapat diterima. Kasus ini menunjukkan bahwa pilihan hukum dan pilihan forum asing belum memberikan kepastian penuh apabila hasil putusannya kemudian harus dilaksanakan di Indonesia.
Urgensi Pembaruan Hukum Perikatan
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum perikatan tidak cukup hanya membahas syarat sah perjanjian. Hukum perikatan modern juga harus mampu menjawab kebutuhan transaksi lintas negara, termasuk pilihan hukum, pilihan forum, serta efektivitas penyelesaian sengketa (eksekusi putusan, red). Kepastian hukum harus tersedia sejak kontrak dibuat sampai hak para pihak benar-benar dapat dilaksanakan.
Pembaruan KUHPerdata menjadi penting karena ketentuan mengenai perikatan yang berlaku saat ini lahir pada kondisi sosial dan ekonomi yang jauh berbeda dengan perkembangan bisnis global. Pasal 1320 KUHPerdata tetap relevan sebagai dasar keabsahan kontrak. Pengaturan yang lebih modern tetap dibutuhkan untuk menjawab kompleksitas hubungan kontraktual lintas negara.
Pembaruan tersebut perlu berjalan beriringan dengan pembentukan Hukum Perdata Internasional Indonesia yang lebih komprehensif. Pengaturan mengenai choice of law, choice of jurisdiction, recognition, dan enforcement of foreign judgments perlu memperoleh dasar hukum yang jelas. Kejelasan tersebut akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha ketika membuat dan melaksanakan kontrak internasional.
















