Setiap kali pascapemilu ataupun memasuki tahun politik, isu revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik selalu menyeruak ke permukaan. Namun publik sudah mafhum, alih-alih menjadi ruang pembahasan serius untuk memperkuat demokrasi, proses legislasi di DPR lebih sering berakhir sebagai arena tarik-menarik kepentingan antarpartai. Produk hukum yang lahir pun kerap tambal sulam, penuh kompromi sesaat, dan jauh dari orientasi jangka panjang.

Kita dapat menengok bagaimana pembahasan RUU Pemilu terakhir pada 2021 berakhir buntu. Padahal, Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusan menegaskan perlunya perombakan serius atas hukum pemilu. Misalnya, mengenai desain pemilu serentak atau kebutuhan pengadilan khusus untuk pilkada (pada saat itu). Namun, DPR justru memilih jalan status quo dengan membatalkan revisi UU Pemilu, ketimbang menjalankan fungsi legislasi melalui pembahasan RUU Pemilu. Langkah itu kemudian diikuti langkah Presiden menerbitkan Perppu Pemilu pada 2022. Fenomena inilah yang oleh sejumlah pakar disebut sebagai kelambanan atau bahkan keengganan legislatif menjalankan kewajiban menata hukum pemilu secara responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Hal yang sama terjadi pada pembentukan Undang-Undang Partai Politik. Revisi yang dilakukan selama ini lebih banyak diarahkan untuk mengukuhkan kepentingan elite partai ketimbang memperbaiki kelemahan mendasar, seperti demokrasi internal yang tidak berjalan, mekanisme kaderisasi yang mandek, dan absennya pertanggungjawaban publik. Padahal, tanpa partai politik yang sehat, mustahil kita bisa berharap pada demokrasi yang berkualitas dan berdaya tahan.
Kebuntuan legislasi
Indonesia sebenarnya tidak sendirian menghadapi problem legislasi politik semacam ini. Sejumlah negara pernah mengalami kebuntuan serupa, tetapi mereka berhasil keluar dengan membentuk panel ahli independen untuk menyiapkan rancangan undang-undang. Kanada melalui Royal Commission on Electoral Reform and Party Financing (Lortie Commission) pada akhir 1980-an adalah contoh yang sering dijadikan rujukan. Komisi ini menghasilkan laporan komprehensif mengenai sistem pemilu, pembiayaan partai, dan reformasi politik yang masih dijadikan pegangan hingga hari ini.
Selandia Baru juga pernah membentuk Royal Commission on the Electoral System pada 1985-1986. Komisi itu kemudian merekomendasikan sistem Mixed Member Proportional (MMP) atau sistem pemilu campuran, yang diterima dan terbukti membawa stabilitas serta proporsionalitas dalam ekosistem politik Selandia Baru. Pelajaran dari dua negara tersebut sederhana, ketika parlemen sulit menghasilkan kesepakatan karena kepentingan politik jangka pendek, panel ahli independen bisa menjadi ruang hening yang menyiapkan naskah akademik dan rancangan undang-undang secara jernih dan berpihak pada publik.
Mengapa Indonesia membutuhkan panel ahli independen dalam perumusan RUU Partai Politik dan RUU Pemilu? Ada beberapa alasan mendesak. Pertama, panel ini akan mengurangi konflik kepentingan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa anggota DPR memiliki kepentingan langsung terhadap hasil perumusan kedua undang-undang tersebut. Sangat sulit berharap mereka dengan sukarela memangkas privilese partai atau mengurangi aturan yang selama ini menguntungkan posisinya. Panel ahli dapat berfungsi sebagai penyangga agar proses perumusan tidak sepenuhnya didikte oleh kepentingan partisan.
Kedua, panel ahli akan menghadirkan basis ilmiah dan pengalaman komparatif yang komprehensif. Hal itu dilatarbelakangi pertimbangan bahwa regulasi partai politik dan sistem kepemiluan sebaiknya dibangun di atas riset akademik dan sebisa mungkin merujuk pada pembelajaran baik lintas negara, bukan sekadar kompromi dari sekelompok kecil elite. Panel yang terdiri dari akademisi, praktisi penyelenggara pemilu, dan perwakilan masyarakat sipil dapat memastikan rancangan undang-undang disusun dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi serta pengalaman terbaik dari negara-negara lain yang tetap akan dikontekstualisasi sesuai kondisi khas di Indonesia.

















