Pembentukan Panel Ahli Independen dalam Perumusan RUU Pemilu-Parpol
OPINI

Pembentukan Panel Ahli Independen dalam Perumusan RUU Pemilu-Parpol

Melalui Panel Ahli Independen, tidak hanya untuk memperbaiki kualitas regulasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik bahwa undang-undang yang mengatur partai politik dan pemilu benar-benar disusun demi rakyat, bukan demi elite. Saat ini momentum bagi Indonesia untuk melangkah ke arah demokrasi yang lebih matang, berintegritas, dan berkeadilan.

•Bacaan 5 Menit
TA
Penulis Opini

Karena itu, pembentukan Panel Ahli Independen menjadi semakin besar urgensinya. Panel ini akan memastikan bahwa RUU Partai Politik (Parpol) dan RUU Pemilu bukan sekadar produk kompromi elite, melainkan instrumen hukum yang menjawab kebutuhan konsolidasi demokrasi Indonesia. Sebab, demokrasi kita membutuhkan fondasi hukum yang kokoh, transparan, dan akuntabel. Sudah saatnya kita keluar dari siklus legislasi transaksional menuju proses yang lebih ilmiah, partisipatif, dan berorientasi publik.

Legislasi prioritas

RUU Pemilu adalah legislasi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025. DPR merupakan pihak yang menjadi pengusul RUU Pemilu dalam Prolegnas 2025 tersebut. Sayangnya, sampai dengan saat ini, sudah masuk ke bulan September 2025, belum tampak hilal kemajuan penyusunan naskah akademik maupun draf RUU dari DPR. Oleh karena itu, Panel Ahli Independen untuk perumusan RUU Partai Politik dan RUU Pemilu menjadi pilihan kebijakan yang semakin relevan dan layak untuk ditempuh.

Dengan panel semacam itu, kita tidak hanya memperbaiki kualitas regulasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik bahwa undang-undang yang mengatur partai politik dan pemilu benar-benar disusun demi rakyat, bukan demi elite. Dan saat ini adalah momentum bagi Indonesia untuk melangkah ke arah demokrasi yang lebih matang, berintegritas, dan berkeadilan.

Di tengah dahaga publik akan lahirnya legislator dan pejabat publik yang kredibel dan berintegritas, sungguh tidak ada alasan untuk menolak gagasan pembentukan Panel Ahli Independen untuk merumuskan RUU Pemilu tersebut. Mari kita suarakan bersama!

 

*) Titi Anggraini, Pengajar Bidang Studi HTN FHUI

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.

pemilupartai politikruudprpemerintah
Titi Anggraini
Titi Anggraini

Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info