Ketiga, panel ahli dapat memperkuat legitimasi publik. Salah satu masalah serius dalam politik Indonesia adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan proses legislasi. Dengan melibatkan masyarakat sipil, organisasi pemantau pemilu, akademisi, dan kelompok rentan dalam proses konsultasi panel, rancangan undang-undang yang dihasilkan akan lebih legitimate dan memiliki dukungan publik yang lebih luas.
Keempat, panel ahli akan memastikan konsistensi dan stabilitas hukum pemilu. Venice Commission melalui Code of Good Practice in Electoral Matters menekankan pentingnya stabilitas aturan pemilu setidaknya dua tahun sebelum pemilu digelar. Indonesia justru sering mengubah aturan di menit-menit terakhir menjelang pemilu, yang hanya menambah kerumitan teknis dan ketidakpastian hukum. Panel ahli dapat memastikan rancangan regulasi memiliki horizon jangka panjang, bukan sekadar pragmatis lima tahunan.
Desain Panel
Lantas seperti apa desain panel ahli yang ideal? Panel ini sebaiknya beranggotakan para pakar multidisipliner, mulai dari hukum tata negara, ilmu politik, sosiologi politik, hingga ekonomi politik, dan praktisi pemilu, serta ahli teknologi. Mereka diberi mandat jelas untuk menyusun naskah akademik, rancangan undang-undang, dan melaksanakan konsultasi publik nasional. Hasil kerjanya kemudian menjadi rancangan awal yang wajib dijadikan dasar pembahasan DPR.
Dengan demikian, fungsi legislasi tetap berada di tangan DPR bersama Presiden, tetapi titik berangkatnya lebih berbasis riset dan partisipasi publik, bukan semata kepentingan elite. Panel ini juga harus membuka ruang deliberasi seluas-luasnya dengan kelompok masyarakat sipil, organisasi profesi, ormas, bahkan perwakilan daerah. Proses ini akan memperkuat legitimasi, sekaligus memastikan rancangan undang-undang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Tentu akan ada kritik bahwa pembentukan panel ahli bertentangan dengan prinsip “otoritas” DPR sebagai pembuat undang-undang. Namun praktik di Kanada dan Selandia Baru menunjukkan sebaliknya. Panel ahli bukan pengganti DPR ataupun pembentuk undang-undang, melainkan mitra kerja yang menyediakan rancangan berbasis kajian dan konsultasi publik.
Apalagi, dalam suatu praktik demokrasi konstitusional dibutuhkan kombinasi yang sinergis antara expertise dan political legitimacy. Panel ahli memberi keahlian dan basis ilmiah, sementara DPR memberikan legitimasi politik. Kombinasi keduanya justru memperkuat, bukan melemahkan, demokrasi.
Saat ini, Indonesia berada pada momentum penting. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 terkait penegasan bahwa pilkada adalah pemilu serta Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah, telah membuka ruang luas untuk pembaruan regulasi. Namun, tanpa mekanisme reformasi yang lebih independen, revisi undang-undang pemilu dan partai politik sangat mungkin kembali tersandera oleh kepentingan jangka pendek.

















