Baru saja Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2025 dari Transparency International keluar. IPK Indonesia bercokol di angka 34 dari skala 100 dengan posisi ranking 109. Penurunan signifikan dibandingkan dengan IPK tahun sebelumnya yaitu 37 dengan posisi ranking 99. Artinya korupsi di Indonesia dirasakan masih tetap sangat banyak. IPK yang baru keluar ini menunjukkan hasil kerja setahun pertama Presiden Prabowo. Sayangnya, hasil tersebut belum menunjukkan tanda-tanda awal dari keberhasilan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun demikian, masih ada waktu tiga tahun lebih untuk bekerja memberantas korupsi.
Tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan penulis yang berjudul “Pemberantasan Korupsi dari Presiden ke Presiden: Selalu Gagal” yang telah dimuat di Hukumonline pada tanggal 23 Juli 2025.
Situasi Presiden Prabowo terlihat sama dengan situasi presiden-presiden sebelumnya. Presiden Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi), semuanya di awal masa kepresidenan telah menunjukkan tekad dan semangat untuk memberantas korupsi. Di sepanjang masa kepresidenan masing-masing, upaya pemberantasan korupsi juga telah dilakukan dengan serius. Akan tetapi, di akhir masa kepresidenan mereka masing-masing, ternyata tingkat korupsi tetap masih tinggi. Artinya, upaya pemberantasan korupsi di sepanjang masa-masa kepresidenan tersebut telah gagal memberantas korupsi. Masa kepresidenan BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gusdur), dan Megawati tidak diperhatikan karena masa kepresidenan yang terlalu pendek. Sedangkan masa kepresidenan Soekarno tidak dianalisa karena dalam periode tersebut sangat tercampur-aduk dengan urusan mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara.
Di awal masa kepresidenan Prabowo ini, terlihat dengan nyata bahwa Presiden Prabowo memiliki tekad dan semangat yang sangat tinggi untuk memberantas korupsi. Akan tetapi, setelah satu tahun penuh bekerja keras memberantas korupsi ternyata hasilnya belum menunjukkan tanda-tanda awal bahwa di akhir masa kepresidenannya nanti korupsi akan bisa diberantas. Untuk itu, hasil dan cara kerja pemberantasan korupsi selama setahun terakhir ini harus dievaluasi. Setelah itu harus diperbaiki agar di akhir masa kepresidenan nanti tekad dan semangat pemberantasan korupsi dari Presiden Prabowo akan menunjukkan hasil bahwa korupsi bisa diberantas.
Tiga presiden telah bekerja keras memberantas korupsi, tetapi hasil akhirnya sama yaitu korupsi gagal diberantas. Kalau hasil akhirnya sama, maka perlu dilihat bagaimana cara kerjanya. Ternyata cara kerja memberantas korupsinya juga sama. Cara kerja penindakan korupsi yang dilakukan di sepanjang masa-masa kepresidenan Soeharto, SBY, dan Jokowi terlihat sama persis. Yaitu, fokus mengejar-ngejar korupsi jenis “merugikan keuangan negara”. Lalu, apa yang salah dengan mengejar-ngejar korupsi jenis merugikan keuangan negara?
Pertama, berdasarkan kajian yang penulis lakukan dari tahun 2015 sampai dengan 2025, bentuk nyata korupsi yang paling banyak terjadi di lapangan adalah korupsi jenis suap-menyuap. Suap-menyuap ini terjadi di semua sektor, semua wilayah, semua level dan sepanjang waktu. Selain itu, korupsi jenis merugikan keuangan negara - yang benar-benar korupsi karena ada mens rea-nya, artinya bukan kriminalisasi - apabila ditelusuri secara mendalam di ujungnya akan diketemukan perbuatan bagi-bagi uang atau yang bernilai uang. Perbuatan bagi-bagi uang ini adalah bentuk dari korupsi jenis suap-menyuap. Artinya, korupsi yang sebenarnya terjadi di lapangan adalah korupsi jenis suap-menyuap. Root causes-nya adalah suap-menyuap, bukan merugikan keuangan negara.
Kedua, berdasarkan rumusan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sejak Perppu Nomor 24 Tahun 1960, UU Nomor 3 Tahun 1971, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2021 yang kemudian sebagian dituliskan ulang dalam KUHP Tahun 2023, rumusan korupsi yang paling banyak dituliskan adalah korupsi jenis suap-menyuap. Dengan perumusan seperti itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi seyogyanya paling banyak ditujukan untuk mengejar-ngejar korupsi jenis suap-menyuap.
