Pemerintah dalam keterangannya di hadapan sidang pleno MK menegaskan berlakunya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sama sekali tidak membatasi ruang gerak ormas. Sebaliknya, UU Ormas itu justru memberikan kemudahan yang seluas-luasnya kepada ormas untuk melakukan kegiatan di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, dapat membentuk cabang di luar negeri sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 UU Ormas.
“Kategorisasi ruang lingkup ormas tidak dalam rangka untuk membatasi aktivitas dan pengembangan ormas itu sendiri,” kata Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi, saat membacakan keterangan pemerintah di ruang sidang pleno MK, Kamis (7/11).
Mualimin menegaskan UU Ormas telah harmonis dan sejalan dengan amanat Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lain seperti KUHP, KUHAP, KUHPerdata, UU Yayasan, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Anti Terorisme, UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, UU Hak Kekayaan Intelektual, dan UU Kepolisian Negara RI.
Dia menuturkan pasal-pasal dalam UU Ormas memberi pilihan kepada masyarakat yang akan mendirikan ormas baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Hal ini sesuai dengan ciri pemerintahan yang demokratis dengan memberikan kebebasan bagi warganya dalam membentuk ormas.
“Persoalan ini (UU Ormas) mengatur mengenai hak dan kewajiban kolektif warga negara, maka perlu diatur dengan undang-undang,” katanya.
Menurutnya, Pasal 38 ayat (1) UU Ormas sama sekali tidak mengurangi hak ormas mempertanggungjawabkan iuran anggota berdasarkan AD/ART. Kewajiban mempertanggungjawabkan iuran anggota sesuai standar akuntansi umum tetap dalam koridor AD/ART. Hal ini mendorong akuntabilitas tata kelola keuangan organisasi secara internal mencegah terjadinya manipulasi iuran anggota oleh pengurus ormas.
“Pasal 38 ayat (2) UU Ormas, dalam hal ormas menggalang dana publik, maka ormas harus mempertanggungjawabkan kepada publik. Justru menjadi pertanyaan ketika ormas menggunakan dana publik, tetapi tidak bersedia mempertanggungjawabkan kepada publik,” sindir Mualimin.
Makna ormas dikategorikan sebagai organisasi yang bersifat nirlaba seperti tercantum dalam Pasal 5 bukanlah dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak, aspirasi, kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi ormas dalam memajukan organisasinya. “Ini lebih pada bentuk kontrol dan apresiasi pemerintah terhadap dinamika perkembangan ormas yang semakin kompleks,” dalihnya.
Pada kesempatan ini, pemerintah menanggapi dalil pemohon yang menyatakan Pasal 20 huruf a, huruf c, dan huruf d serta Pasal 21 UU Ormas bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. Atas dalil ini, pemerintah berpendapat perilaku ormas dalam menjalankan aktivitasnya di ruang publik diperlukan pengaturan hak dan kewajiban ormas secara seimbang di hadapan hukum.
Sebelumnya, Pimpinan PP Muhammadiyah mengajukan uji materi 17 pasal dalam UU Ormas yakni Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), (2), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), Pasal 57 ayat (2), (3), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), (3) huruf a UU Ormas.
Menurut pemohon, pasal-pasal itu bertentangan dengan paragraf keempat Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945. Sebab, membatasi atau mengekang kebebasan berserikat dan berkumpul dengan dalih menciptakan ketertiban yang dibungkus melalui undang-undang yang bersifat represif dan mengandung nuansa birokratis. Pemohon meminta MK membatalkan 21 pasal itu.
Misal saja, Pasal 38 yang intinya ormas perlu mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala, pemohon berdalih pasal ini hanya mengada-ada dan mereduksi makna Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Sebab, proses pertanggungjawaban apapun oleh ormas merupakan hak prerogatif ormas itu sendiri. Pasal 40 yang berbunyi, “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas” juga dinilai berpotensi korupsi atas nama pemberdayaan ormas.
