Pemerintah Bahas Kontrak Koba Tin
Berita

Pemerintah Bahas Kontrak Koba Tin

Menteri ESDM, Plt Gubernur Bangka-Belitung, dan Direktur Utama PT Timah gelar rapat tertutup.

CR15
Bacaan 2 Menit
Pemerintah Bahas Kontrak Koba Tin
Hukumonline

Kementerian ESDM melakukan pertemuan tertutup dengan Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka dan Belitung serta PT Timah (Persero). Pertemuan ini untuk membahas kontrak karya PT Koba Tin yang sudah habis masa berlakunya. Kementerian Energi diwakili oleh Menteri Jero Wacik, sedangkan Pemda Bangka-Belitung diwakili oleh pelaksana tugas sementara gubernur, Rustam Effendy. Hadir pula Direktur Utama PT Timah (Persero), Sukrisno.

Pertemuan ini sedianya dilakukan pada tanggal 10 September lalu. Lantaran  Jero harus menghadiri rapat kabinet maka pertemuan tersebut baru digelar hari ini. Pertemuan tersebut berlangsung sejak pukul 10.00 WIB selama hampir dua jam. Sayangnya, setelah rapat tersebut selesai, tak ada satu pun pihak yang memberitahukan kepada wartawan soal hasil pertemuan.

"Kami masih menunggu keputusan pak menteri," kata Rustam, yang langsung naik mobilnya, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Thamrin Sihite, yang hadir mendampingi Jero Wacik dalam pertemuan tersebut, juga bungkam. Ia meninggalkan kantor ESDM melalui pintu samping. "Nanti ya," ujarnya sembari bergegas masuk ke dalam mobil.

Tak lama kemudian, Sukrisno keluar dari pintu utama gedung ESDM. Seperti sudah ada kesepakatan diantara mereka, Sukrisno pun tak bergeming ketika dicecar wartawan mengenai pembahasan yang telah dilakukan. Ia pergi begitu saja tanpa ada penjelasan.

Sebelumnya, Sukrisno sempat mengatakan, tidak ada manfaatnya memperpanjang kontrak Koba Tin karena terus mengalami kerugian. Dia mencontohkan pada 2012 kemarin kerugian Koba Tin mencapai US$ 40,9 juta dan 25 persen diantaranya harus ditanggung Timah. 25 persen itu merupakan besaran kepemilikan saham Timah di Koba Tin.

"Karena rugi terus tidak ada manfaatnya. Makanya saya beri masukan itu tidak diperpanjang. Alasannya jelas kok," ungkap Sukrisno.

Rustam pun megatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya nasib Koba Tin kepada pemerintah pusat. Namun, dia mengingatkan adanya tanggungjawab Malaysia Smelting Corporation (MSC) Berhad yang harus dilunasi terlebih dahulu.

Tanggung jawab itu kepada karyawan dan reklamasi lingkungan pasca tambang. MSC merupakan pemiliki 75% saham di Koba Tin. "Siapapun pengelolanya operasional tetap jalan. Persoalan kewajiban (MSC) tidak boleh lepas. Wajib," ujarnya.

Rustam menjelaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bangka-Belitung siap memiliki 15% porsi saham. Dia pun menegaskan sejumlah anggaran telah dialokasikan. Sayangnya, besaran dana yang disiapkan tidak disebutkan lantaran harus mendapat persetujuan DPRD Bangka Belitung.

Rabu pekan lalu (11/9), Thamrin Sihite juga pernah menegaskan, pemerintah lebih mengutamakan perusahaan BUMN untuk mengelola Koba Tin pasca-berakhirnya kontrak karya perusahaan asal Malaysia tersebut. "Iya. Akan diberikan pemerintah untuk BUMN lebih diutamakan," katanya.

PT Koba Tin adalah perusahaan patungan antara Malaysia Smelting Corporation Berhad (MSC), perusahaan asal Malaysia yang menguasai saham 75%, dan PT Timah Tbk yang memiliki porsi saham 25%.Perusahaan pertambangan itu beroperasi di bawah kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia untuk area seluas 41.680 hektare yang tersebar lebih dari 80 kilometer (km) dari timur ke barat di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Kontrak karya PT Koba Tin berakhir pada 2003 dan telah diperpanjang hingga 31 Maret 2013

Pemerintah memperpanjang sementara kontrak selama tiga bulan dalam rangka evaluasi oleh tim independen selama tiga bulan.Tim independen telah menemui para pemegang saham Koba Tin. Selain itu, tim juga pergi ke Bangka-Belitung melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat. Hasil evaluasi ini telah diserahkan ke Menteri ESDM sebagai bahan pertimbangan sikap pemerintah untuk menentukan nasib kontrak Koba Tin.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info