Ironisnya, program pembangunan infrastruktur di era pandemi dinilai menjadi tidak urgent, tapi tetap dilanjutkan. Semestinya, realisasi anggaran itu difokuskan bagi pengendalian pandemi Covid-19. Setidaknya agar situasi dan kondisi rumah sakit di seluruh Indonesia tidak “ambruk”, khususnya untuk pengadaan oksigen dan fasilitas kesehatan.
Selain itu, bantuan sosial (Bansos) yang semestinya menjadi hak warga masyarakat malah menjadi bancakan sekelompok elit partai politik tertentu. Karenanya, perlu pengawasan melekat dan ketat agar tak lagi korupsi bancakan. “Korupsi memperparah penanganan pandemi karena sebenarnya serapan anggaran Covid-19 dapat ditingkatkan untuk kapasitas fasilitas kesehatan,” katanya.
Pemerintah juga dinilai tidak mendengarkan suara rakyatnya. Sebab, situasi gawat darurat saat ini menunjukan suara-suara ahli kesehatan masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat bersuara sekuat tenaga mengingatkan pemerintah dan berupaya membantu mengendalikan pandemi, tapi tidak dipedulikan.
“Pemerintah seolah tidak memiliki sense of crisis, tidak memiliki empati kepada keluarga yang berjuang menyelamatkan jiwa, bahkan berakhir meregang nyawa akibat tidak mendapatkan pertolongan medis