Pemerintah Percepat Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Percepat Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa
Terbaru

Pemerintah Percepat Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa

Sejauh ini LKPP telah melakukan penyederhanakan penayangan produk di e-Katalog, dari delapan proses menjadi dua proses. Ini memicu peningkatan signifikan produk yang ada di e-Katalog, dari 52 ribu menjadi 600 ribu produk dalam satu tahun.

Oleh:
Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit
Pemerintah Percepat Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa
Hukumonline

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar program transformasi pengadaan barang dan jasa bisa dipercepat. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Percepatan Program Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/8).

“Intinya, Bapak Presiden memerintahkan tidak boleh lagi masuk e-Katalog berbelit-belit, tidak boleh lagi sulit untuk diakses, dan ini sekarang sudah mudah diakses,” kata Abdullah Azwar Anas usai mengikuti Ratas.

Azwar Anas menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai hal untuk mempercepat transformasi digital. Pertama adalah menyederhanakan penayangan produk di e-Katalog, dari delapan proses menjadi dua proses. Ini memicu peningkatan signifikan produk yang ada di e-Katalog, dari 52 ribu menjadi 600 ribu produk dalam satu tahun.

Baca Juga:

“LKPP telah memotong mata rantai yang panjang dari proses tayang produk. Dulu perlu delapan proses, sekarang tinggal dua proses saja, setelah kami bertemu dengan vendor-vendor dan digital marketplace, sehingga sangat market friendly,” ujarnya.

Kedua, lanjut Kepala LKPP, Presiden meminta agar jajaran terkait untuk meningkatkan e-Katalog lokal sehingga semakin banyak produk lokal yang masuk ke dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

“Dulu saya selama 10 tahun jadi bupati di daerah, tidak bisa bikin E-Katalog lokal karena syaratnya terlalu banyak. Sekarang syarat-syarat yang berat telah kita potong dan semua kabupaten/kota sekarang sudah punya E-Katalog. Hasilnya, sekarang produknya sudah banyak yang masuk,” jelas Azwar Anas.

Tags:

Berita Terkait