Pemerintah Perkuat Perizinan Berbasis Risiko, OSS Jadi Tulang Punggung PP 28/2025
Terbaru

Pemerintah Perkuat Perizinan Berbasis Risiko, OSS Jadi Tulang Punggung PP 28/2025

Lewat integrasi layanan dan skema fiktif positif, sistem OSS diandalkan untuk mempercepat proses perizinan usaha.

Firyalfatin
Bacaan 4 Menit
Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Andre Abraham. Foto: Istimewa
Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Andre Abraham. Foto: Istimewa

Pemerintah terus memperkuat sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Regulasi ini menjadi penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang sebelumnya diterbitkan sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyempurnaan tersebut dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan sistem perizinan selama beberapa tahun terakhir. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dari sisi teknis, koordinasi antar lembaga, maupun kepatuhan pelaku usaha. Karena itu, pemerintah menilai perlu dilakukan pembaruan agar sistem perizinan semakin sederhana, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Andre Abraham, menjelaskan PP 28/2025 lahir dari kebutuhan untuk merespons dinamika di lapangan. Menurutnya, sistem sebelumnya belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan pelayanan perizinan yang cepat dan akuntabel.

“Selama PP 5/2021 berjalan, kami menemukan banyak catatan di lapangan. Ada yang masih mempersulit pelaku usaha, ada juga pelanggaran yang terjadi. Karena itu, pemerintah merasa perlu melakukan penyempurnaan agar mekanisme perizinan lebih tertib dan memberikan kepastian,” ujar Andre saat berbincang dengan Hukumonline, Rabu (11/2/2026).

Baca juga:

Sebagai tindak lanjut PP 28/2025, BKPM kemudian menyusun Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksana. Tiga regulasi turunan sebelumnya digabung menjadi satu aturan terpadu guna menyederhanakan prosedur dan menghindari tumpang tindih kebijakan.

Andre menjelaskan, penyusunan aturan pelaksana dilakukan secara intensif dalam waktu yang relatif singkat. Hal tersebut dilakukan agar regulasi baru dapat segera diterapkan dan tidak menghambat aktivitas dunia usaha.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info