“Bagi pelaku usaha mikro yang permohonannya masih dalam proses sebelum Surat Edaran ini berlaku, kami berikan kesempatan untuk mengajukan kembali mekanisme yang lebih sederhana. Ini bagian dari komitmen kami memastikan tidak ada pelaku usaha mikro yang terhambat oleh prosedur transisi kebijakan,” imbuhnya.
Terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan nilai investasi yang bersumber dari produk Persetujuan KKPR pusat selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 mencapai Rp357,17 triliun. Pencapaian tersebut menandakan kebijakan penataan ruang telah menjadi penggerak ekonomi nasional, bukan sekadar dokumen perencanaan.
“Tata ruang kini menjadi fondasi strategis dalam memastikan arah pembangunan yang terukur, efisien, dan berkeadilan,” kata Nusron sebagaimana dilansir Antara.
Dia menuturkan, peningkatan investasi tersebut didukung oleh penguatan sistem perencanaan ruang melalui penyusunan dan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dari total keseluruhan, 445 RDTR telah terintegrasi dengan sistem OSS. Kemudahan KKPR Darat ini pun diharapkan mendorong formalitas usaha, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro.
“Integrasi RDTR dengan OSS menjadikan tata ruang sebagai pintu masuk utama investasi. Pelaku usaha kini memperoleh kepastian lokasi dan izin secara transparan, cepat, dan berbasis data spasial yang akurat,” pungkasnya.
















