Pemerintah Tegaskan PP 28/2025 Jadi Satu-satunya Acuan Perizinan Usaha Berbasis Risiko
Utama

Pemerintah Tegaskan PP 28/2025 Jadi Satu-satunya Acuan Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pemerintah juga menegaskan bahwa PP 28/2025 akan menjadi satu-satunya acuan hukum (single reference) dalam penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko. Tidak diperbolehkan lagi adanya tambahan syarat atau perizinan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, ataupun pengelola kawasan yang tidak diatur dalam PP tersebut.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit
Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam acara sosialisasi PP 28/2025 yang diselenggarakan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (30/6). Foto: tangkapan layar YouTube/HAN
Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam acara sosialisasi PP 28/2025 yang diselenggarakan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (30/6). Foto: tangkapan layar YouTube/HAN

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa terdapat tiga poin utama yang menjadi pembeda signifikan antara PP 28/2025 dan regulasi sebelumnya. Ketiga poin tersebut berkaitan langsung dengan penyederhanaan prosedur, kepastian waktu layanan, serta integrasi sistem digital secara nasional.

“Yang pertama adalah penerapan waktu layanan atau service level agreement (SLA) di dalam seluruh tahapan proses perizinan. Mulai dari pendaftaran, penilaian dokumen, verifikasi, hingga penerbitan izin, semuanya sekarang memiliki batas waktu yang jelas,” ujar Susiwijono dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (30/6).

Baca Juga:

Adapun selama ini pelaku usaha kerap mengeluhkan ketidakpastian waktu dalam pengurusan perizinan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan batas waktu layanan sebagai bentuk kepastian hukum. Salah satu contoh implementasi SLA disebutkan pada tahapan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang ditangani Kementerian ATR/BPN, dengan batas waktu penilaian maksimal 25 hari kerja tanpa perbaikan atau 40 hari kerja jika memerlukan perbaikan.

“Dengan adanya SLA ini, pelaku usaha akan memiliki gambaran waktu yang pasti kapan permohonannya diproses, dan instansi juga akan lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Poin kedua adalah penerapan kebijakan fiktif-positif. Menurut Susiwijono, kebijakan ini telah dikenal sejak penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, namun kini ditegaskan kembali dalam PP 28/2025 untuk memperkuat pelaksanaan SLA.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info