Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.
Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa terdapat tiga poin utama yang menjadi pembeda signifikan antara PP 28/2025 dan regulasi sebelumnya. Ketiga poin tersebut berkaitan langsung dengan penyederhanaan prosedur, kepastian waktu layanan, serta integrasi sistem digital secara nasional.
“Yang pertama adalah penerapan waktu layanan atau service level agreement (SLA) di dalam seluruh tahapan proses perizinan. Mulai dari pendaftaran, penilaian dokumen, verifikasi, hingga penerbitan izin, semuanya sekarang memiliki batas waktu yang jelas,” ujar Susiwijono dalam acara sosialisasi yang diselenggarakan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (30/6).
Baca Juga:
- Kepemilikan Legalitas Izin Usaha Beri Kepastian dan Perlindungan Hukum UMKM
- Ini Sejumlah Kendala Pelaku Usaha Saat Mengisi LKPM
- Alasan Hukum Pelaku Usaha Wajib Lapor LKPM
Adapun selama ini pelaku usaha kerap mengeluhkan ketidakpastian waktu dalam pengurusan perizinan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan batas waktu layanan sebagai bentuk kepastian hukum. Salah satu contoh implementasi SLA disebutkan pada tahapan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang ditangani Kementerian ATR/BPN, dengan batas waktu penilaian maksimal 25 hari kerja tanpa perbaikan atau 40 hari kerja jika memerlukan perbaikan.
“Dengan adanya SLA ini, pelaku usaha akan memiliki gambaran waktu yang pasti kapan permohonannya diproses, dan instansi juga akan lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Poin kedua adalah penerapan kebijakan fiktif-positif. Menurut Susiwijono, kebijakan ini telah dikenal sejak penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, namun kini ditegaskan kembali dalam PP 28/2025 untuk memperkuat pelaksanaan SLA.
















