Sidak yang dilakukan Wakil Menteri Tenaga Kerja Emanuel Ebenezer ke Surabaya dan Pekanbaru membuka kotak pandora masalah penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan. Sejumlah pekerja di dua kota itu diketahui memutuskan untuk melaporkan pengusaha ke polisi gara-gara ijazah mereka ditahan. Walhasil, masalah penahanan ijazah pekerja melahirkan diskusi di ruang publik.
Pertanyaannya: akankah kasus penahanan atau penguasaan ijazah pekerja berujung ke pengadilan? Kalau ya, undang-undang apa dan pasal berapa yang bakal dipakai polisi untuk menjerat pelaku? Apakah penahanan ijazah benar-benar merupakan pelanggaran hukum? Apakah memungkinkan pihak yang menahan ijazah dapat digugat melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya jika ijazah hilang atau rusak? Bagaimana kalau penahanan ijazah itu ada dalam perjanjian kerja?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu—dan pertanyaan lain yang dapat diajukan—tidak sesederhana yang dibayangkan. Masalahnya, tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, beserta perubahannya, yang eksplisit menyebut penahanan ijazah, apalagi memuat ancaman sanksinya. Kalaupun hendak ditarik ke isu perlakuan tidak adil, norma Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang ini sangat umum. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Penahanan ijazah dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hak asasi pekerja.
Penahanan ijazah dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hak asasi pekerja
“Belum ada regulasi nasional yang mengatur tentang penahanan atau penguasaan ijazah pekerja,” papar Yuli Adiratna. “Ke depan, perlu diatur dalam regulasi ketenagakerjaan,” sambung Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan itu dalam diskusi yang diselenggarakan Perhimpunan Pengajar dan Praktisi Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), 3 Mei 2025 lalu.

























