Penangguhan penahanan dengan jaminan uang seperti tabu untuk dilaksanakan.
Mengapa demikian?
Sepertinya faktor psikologi massa berperan disini, ketentuan tersebut hanya menguntungkan bagi pelaku yang memiliki banyak uang.
Jika demikian, mengapa peraturan tersebut ada? Apa landasan filosofinya saat peraturan tersebut dirumuskan?
Sekarang mari kita lupakan masa lalu, bagaimana dengan KUHAP baru, UU No. 20 Tahun 2025?
Ternyata KUHAP baru juga mengatur penangguhan penahanan sebagaimana diatur diatur Pasal 110 ayat (2), namun sama dengan KUHAP Lama, hanya sebatas itu saja.
Pasal 110 ayat (2) KUHAP baru menyatakan sebagai berikut: “Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.” Kata kuncinya adalah dengan jaminan uang atau jaminan orang.
Pasal 110 ayat (3) KUHAP baru menyatakan sebagai berikut: Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.
Ayat 3 itu memberikan keterangan lebih lanjut tentang jaminan orang tersebut, namun tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai jaminan uang. Mengapa demikian?
Tadinya penulis berharap apa yang tercakup dalam PP 27/1983 dituangkan dalam KUHAP baru dengan penjabaran yang lebih detail, misalnya apakah ada wajib lapor, ada pembatasan keluar rumah/keluar kota sebagaimana halnya dalam pengalihan jenis tahanan atau justru memang dibedakan, sehingga penangguhan penahanan dengan jaminan uang tidak lagi perlu diterapkan pembatasan tersebut. Lebih lanjut apakah wajib lapor bisa dilakukan dengan teknologi semisal video call dan yang sejenisnya.
