Bicara mengenai penangguhan penahanan, ada baiknya kita sedikit singgung mengenai pengalihan jenis tahanan. Penulis berharap penerapan pengalihan jenis tahanan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota dapat menggunakan teknologi gelang yang dapat mengatur posisi maksimal orang yang mengenakannya. Untuk penahanan rumah, jika orang tersebut keluar rumah dengan jarak sekian meter, maka alat akan berbunyi dengan volume yang sangat kencang. Demikian halnya untuk penahanan kota, poinnya alat tersebut bisa disetel sesuai dengan jarak maksimal yang diinginkan dan akan berbunyi jika melewati batas yang ditentukan.
Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah tahanan sudah melebih kapasitas. Menurut data resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per 19 September 2022, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) tercatat 276.172 orang, sedangkan kapasitas hanya 132.107 orang, sehingga terjadi kelebihan penghuni sebesar 144.065 orang atau sekitar 109% dari kapasitas yang tersedia. Hal ini menunjukkan kondisi kelebihan penghuni sudah melampaui dua kali kapasitas yang dirancang.
Dari total 276.172 penghuni tersebut, sebanyak 227.431 orang berstatus narapidana dan 48.741 orang berstatus tahanan, sehingga secara struktural penempatan tahanan dan narapidana di lapas/rutan sudah tidak lagi sebanding dengan daya tampung.
Karena itu berdasarkan data tersebut, penangguhan penahanan ataupun pengalihan jenis penahanan sangat efektif untuk mengatasi problematika kelebihan penghuni rumah tahanan, dan tentu saja akan ada penghematan anggaran dengan berkurangnya jumlah tahanan.
Karena KUHAP baru sudah berlaku, maka harapan atas penerapan penangguhan penahanan dengan jaminan uang digantungkan pada PP yang nanti akan diterbitkan. Setelah semua perangkatnya ada, apakah penangguhan penahanan dengan jaminan uang masih akan ada "ketabuan" dalam pelaksanannya?
*) Rizki Marjuki, S.H., Partner Kantor Hukum Prawidha & Co
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun
