Di tengah hiruk pikuknya KUHAP dan KUHP yang baru, ada hal yang menggelitik yang menarik untuk dibahas terkait dengan penangguhan penahanan, khususnya dengan jaminan uang.
Kita semua pasti pernah menonton film-film hollywood dengan alur cerita kriminalitas, seringkali ada adegan seseorang yang ditahan oleh penyidik selanjutnya ditangguhkan dengan jaminan uang.
Apakah di Indonesia juga berlaku demikian?
Ya, sesungguhnya KUHAP yang lama telah mengatur tentang penangguhan penahanan dengan jaminan uang seperti diatur Pasal 31 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebut “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan denganatau tanpajaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.”
Mekanisme lebih lanjut mengenai tata cara penangguhan penahanan dengan jaminan uang diatur dalam Pasal 35 PP No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (terbit 3 tahun setelah KUHAP).
Ayat 1: Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
Ayat 2: Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.
Pertanyaan besar yang timbul: apakah ada yang pernah melaksanakan hal tersebut?
Penulis belum pernah melakukan survei tentang itu, namun sepengetahuannya jarang sekali terjadi jika tidak ingin disebut tidak pernah ada.
Penangguhan penahanan dengan jaminan uang seperti tabu untuk dilaksanakan.
Mengapa demikian?
Sepertinya faktor psikologi massa berperan disini, ketentuan tersebut hanya menguntungkan bagi pelaku yang memiliki banyak uang.
Jika demikian, mengapa peraturan tersebut ada? Apa landasan filosofinya saat peraturan tersebut dirumuskan?
Sekarang mari kita lupakan masa lalu, bagaimana dengan KUHAP baru, UU No. 20 Tahun 2025?
Ternyata KUHAP baru juga mengatur penangguhan penahanan sebagaimana diatur diatur Pasal 110 ayat (2), namun sama dengan KUHAP Lama, hanya sebatas itu saja.
Pasal 110 ayat (2) KUHAP baru menyatakan sebagai berikut: “Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.” Kata kuncinya adalah dengan jaminan uang atau jaminan orang.
Pasal 110 ayat (3) KUHAP baru menyatakan sebagai berikut: Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.
Ayat 3 itu memberikan keterangan lebih lanjut tentang jaminan orang tersebut, namun tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai jaminan uang. Mengapa demikian?
Tadinya penulis berharap apa yang tercakup dalam PP 27/1983 dituangkan dalam KUHAP baru dengan penjabaran yang lebih detail, misalnya apakah ada wajib lapor, ada pembatasan keluar rumah/keluar kota sebagaimana halnya dalam pengalihan jenis tahanan atau justru memang dibedakan, sehingga penangguhan penahanan dengan jaminan uang tidak lagi perlu diterapkan pembatasan tersebut. Lebih lanjut apakah wajib lapor bisa dilakukan dengan teknologi semisal video call dan yang sejenisnya.
Bicara mengenai penangguhan penahanan, ada baiknya kita sedikit singgung mengenai pengalihan jenis tahanan. Penulis berharap penerapan pengalihan jenis tahanan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota dapat menggunakan teknologi gelang yang dapat mengatur posisi maksimal orang yang mengenakannya. Untuk penahanan rumah, jika orang tersebut keluar rumah dengan jarak sekian meter, maka alat akan berbunyi dengan volume yang sangat kencang. Demikian halnya untuk penahanan kota, poinnya alat tersebut bisa disetel sesuai dengan jarak maksimal yang diinginkan dan akan berbunyi jika melewati batas yang ditentukan.
Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah tahanan sudah melebih kapasitas. Menurut data resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per 19 September 2022, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) tercatat 276.172 orang, sedangkan kapasitas hanya 132.107 orang, sehingga terjadi kelebihan penghuni sebesar 144.065 orang atau sekitar 109% dari kapasitas yang tersedia. Hal ini menunjukkan kondisi kelebihan penghuni sudah melampaui dua kali kapasitas yang dirancang.
Dari total 276.172 penghuni tersebut, sebanyak 227.431 orang berstatus narapidana dan 48.741 orang berstatus tahanan, sehingga secara struktural penempatan tahanan dan narapidana di lapas/rutan sudah tidak lagi sebanding dengan daya tampung.
Karena itu berdasarkan data tersebut, penangguhan penahanan ataupun pengalihan jenis penahanan sangat efektif untuk mengatasi problematika kelebihan penghuni rumah tahanan, dan tentu saja akan ada penghematan anggaran dengan berkurangnya jumlah tahanan.
Karena KUHAP baru sudah berlaku, maka harapan atas penerapan penangguhan penahanan dengan jaminan uang digantungkan pada PP yang nanti akan diterbitkan. Setelah semua perangkatnya ada, apakah penangguhan penahanan dengan jaminan uang masih akan ada "ketabuan" dalam pelaksanannya?
*) Rizki Marjuki, S.H., Partner Kantor Hukum Prawidha & Co
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun
