Penataan (Streamlining) BUMN dan PKPU
OPINI

Penataan (Streamlining) BUMN dan PKPU

Sebaiknya restrukturisasi BUMN tidak hanya dilaksanakan sebagai restrukturisasi korporasi, tetapi juga sebagai restrukturisasi utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Karena jika kreditor tidak memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan pembayaran piutang, persoalan berpotensi berkembang menjadi lebih kompleks hingga restrukturisasi korporasi dapat terkendala.

•Bacaan 4 Menit
IS
Penulis Opini

Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ketika Danantara dibentuk, ditemukan 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Jumlah tersebut dinilai sudah terlalu banyak dan sebagian diantaranya tidak lagi produktif.

Irvin Saut Tua Sihombing. Foto: Istimewa
Irvin Saut Tua Sihombing. Foto: Istimewa

Pemerintah kemudian bermaksud melakukan perampingan dan hanya akan mempertahankan BUMN yang masih produktif. Restrukturisasi besar-besaran sedang dilakukan dan ditargetkan jumlah BUMN paling banyak hanya 300 perusahaan pada akhir tahun 2026.

Langkah restrukturisasi korporasi tersebut dapat dipahami, mengingat Pemerintah telah menilai bahwa jumlah entitas sudah terlalu banyak, struktur usaha banyak yang saling tumpang tindih. Bahkan memiliki beban utang yang besar dan secara bisnis juga merugi. Kondisi tersebut tentunya membutuhkan penanganan yang lebih terstruktur.

Melalui Inpres No. 7/2026, Presiden Prabowo Subianto bahkan meminta kementerian dan badan terkait untuk segera mempercepat penataan (streamlining) BUMN dan anak usahanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penataan BUMN tidak lagi semata-mata menjadi agenda masing-masing perusahaan, melainkan telah menjadi perhatian khusus dari Pemerintah.

Restrukturisasi korporasi & restrukturisasi utang

Pasal 73 ayat (1) UU BUMN telah menyediakan berbagai instrumen untuk melakukan restrukturisasi, antara lain melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengalihan saham, dan penerbitan saham baru.

Instrumen tersebut memberikan ruang untuk menciptakan struktur BUMN yang lebih ramping. Hal tersebut dapat menyelesaikan persoalan mengenai jumlah entitas. Namun, merampingkan jumlah entitas bukan berarti juga turut merampingkan jumlah utang dari BUMN yang hendak diselamatkan.

Katakanlah BUMN A hendak diselamatkan, namun memiliki utang Rp8 triliun dan bisnisnya tidak produktif. Sementara BUMN B memiliki aset Rp15 triliun, utang hanya Rp50 miliar dengan bisnis yang masih sehat. Keduanya kemudian dimerger.

bank bumnpkpukepailitan
Irvin Saut Tua Sihombing

Praktisi Hukum dan Anggota AKPI

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info