“Dalam melakukan penegakan hukum yang kami kejar tak hanya kepastian hukum dan keadilan, tapi juga penegakan hukum itu memberikan kemanfaatan,” ujar Rustam dalam diskusi internasional bertema “Hukumonline International Law Webinar Series 2023 Keselamatan Maritim: Tata Kelola dan Penegakan Hukum Kapal Perikanan Nelayan di Indonesia”, Kamis (25/05/2023).
Setidaknya berdasarkan catatan kepolisian, hingga jelang pertengahan tahun 2023 ada 70 tindakan penegakan hukum yang dilakukan untuk kasus penangkapan ikan secara ilegal. Sementara di periode 2022 tercatat kerugian negara dari tindakan penangkapan ikan ilegal itu mencapai lebih dari Rp153 miliar.
Di tempat yang sama, Chief Executive Officer (CEO) Fish Safety Foundation Eric Holliday, mengatakan secara umum 12 persen populasi dunia secara langsung dan tidak bergantung pada sektor perikanan. Sebanyak 40-60 juta populasi berkaitan langsung dengan penangkapan ikan. Lebih dari 90 persen pekerjaan tergolong dalam sektor industri penangkapan ikan skala kecil.
Eric mencatat, mayoritas nelayan di Indonesia berskala kecil yang menggunakan kapal dengan kapasitas di bawah 10 Gross Tonnage (GT). Para nelayan Indonesia berada dalam tingkat keamanan yang rawan karena minim pelatihan, dampak dari perubahan iklim, dan penangkapan ikan secara ilegal.
“Organisasi pangan PBB (FAO) memperkirakan ada 80-200 kematian per 100.000 nelayan,” paparnya.
Eric mengingatkan, industri perikanan adalah salah satu industri yang paling berbahaya dengan tingkat kematian lebih dari 100.000 per tahun. Regulasi mandiri tidak berjalan baik di bidang maritim, penerbangan, nuklir, kereta api dan lainnya. Karena itulah dibutuhkan regulasi internasional dan nasional yang kuat.
“Kita membutuhkan kerangka regulasi global. Pemerintah bertanggungjawab terhadap nelayan, dan nelayan harus dilibatkan,” pungkasnya.