Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 30 jis 35 dan 36 UU No.5/1999, KPPU memiliki tugas dan kewenangan atributif untuk mengawasi perilaku usaha pelaku usaha dengan menggunakan tolak ukur pasal-pasal substantif tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi, isu yang dikemukakan KPPU dalam menganalisis perilaku usaha pelaku usaha adalah apakah perilaku tersebut memenuhi unsur pasal atau tidak? Oleh karena itu fokus pemeriksaan KPPU dalam hukum acara adalah mengumpulkan bukti dan membuktikan bahwa terdapat beberapa tindakan korporasi yang sistematis yang melanggar UU No. 5/1999 dalam proses terbentuknya harga.
Jika beberapa pelaku usaha melakukan kesepakatan harga (kartel harga) yang notabene dilarang pasal 5, maka KPPU akan menindaknya tanpa melihat apakah harga yang ditetapkan dalam kesepakatan tersebut berada dalam batas kewajaran atau tidak. Apalagi ternyata pasal 5 ini memang hanya membutuhkan bukti eksistensi perilaku tanpa kewajiban pembuktian unsur dampak (per se illegal). Hal yang sama mutatis mutandis dilakukan KPPU terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan praktek monopoli berupa penghambatan kepada pesaing dengan tidak fair untuk mempertahankan harga eksesif-nya. Berbeda dengan pasal 5 yang per se illegal, pasal 17 yang relevan dengan perilaku kedua ini menggunakan pendekatan analisis dampak, selain pembuktian perilaku yang dikenal dengan pendekatan 'rule of reason. Hal ini yang dilakukan KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara Telkomsel.
Sebagaimana diuraikan dalam Putusan, Telkomsel terbukti melakukan tindakan penghambatan persaingan. Prilakunya antara lain berupa pemberlakuan persyaratan yang secara teknis sulit dipenuhi para operator baru yang ingin berinterkoneksi dengannya. Mengapa? Pertama, operator tersebut harus memenuhi traffic sebesar 48 erl yang tentu secara sistematis sulit dipenuhi oleh operator baru. Kedua, pembangunan link interkoneksi diharuskan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Telkomsel. Hal tersebut menaikkan biaya secara signifikan bagi pencari interkoneksi yang notabene calon pesaing. Kepemilikan dan pengoperasian link tersebut pun selanjutnya menjadi milik pihak ketiga dan Telkomsel. Dengan kata lain, bukan menjadi milik pencari interkoneksi. Hal ini menjadi sebab raising rival cost sehingga melemahkan daya kompetisi operator tersebut . Ketiga, tarif yang dikenakan kepada Pengguna untuk jasa layanan SMS memang merupakan kewenangan masing-masing Pihak. Para pihak berhak menetapkan sendiri tarif yang dikenakan kepada pengguna masing-masing. Namun dengan batasan bahwa tarif yang dikenakan oleh operator X kepada Pengguna tidak boleh lebih rendah dari tarif yang dikenakan Telkomsel kepada Penggunanya. Operator X akan melakukan penyesuain tarif yang dikenakan kepada Pengguna selambat-lambatnya tiga bulan sejak pemberitahuan perubahan tarif yang disampaikan oleh Telkomsel kepada Operator X (hal. 57). Jika hal ini tidak dilakukan, maka operator tersebut harus siap-siap akan menerima pemutusan interkoneksi.
Pengkondisian ini menyebabkan operator yang berinterkoneksi dengan Telkomsel tidak mungkin menawarkan harga lebih rendah daripada harga Telkomsel yang memang sudah tinggi. Jadi konsumen akan tetap bermimpi untuk mendapatkan harga jasa seluler yang lebih murah lagi.
Jelas terlihat bahwa rangkaian prilaku tersebut dilakukan oleh Terkomsel sebagai upaya untuk menghambat masuknya pesaing atau setidaknya meningkatkan cost produksi pesaing yang penulis tentu mengerti bahwa hal tersebut merupakan perilaku 'terang bahwa hal ini dilakukan Telkomsel dalam rangka menjaga agar harga tetap tinggi yang terbukti berprofit eksesif tanpa kemungkinan tarif lebih rendah oleh operator yang berinterkoneksi.
Jika perilaku pengurangan persaingan dan 'penahanan' harga yang terbukti mahal ini dilakukan oleh pelaku usaha dengan pangsa pasar jaringan yang kecil (sekitar 10-20 % dari pasar bersangkutan), hal ini tidak akan membawa pengaruh signifikan. Namun jika tindakan itu dilakukan oleh pelaku usaha seperti Telkomsel dengan kekuatan jaringan seluler terbesar di Indonesia yaitu sebesar 50-55 % (hal. 95), maka sebagaimana model oligopoly stackleberg, hal ini berdampak pada terbentuknya price leadership dengan profit eksesif yang selalu terjaga.
Dalam industri jasa telekomunikasi yang amat tergantung pada pelanggan, pelaku usaha yang memiliki jaringan besar akan cenderung efisien bila jumlah pelanggan meningkat. Dengan perhitungan economies of scale bertambahnya pelanggan menyebabkan penurunan biaya tetap (fixed cost), yang berdampak pada turunnya harga jual produk. Dalam kasus ini, alih-alih menurunkan (terdapat turunnya) harga, Telkomsel malah tetap mempertahankan diskrepansi harga jual dengan biaya produksi yang semakin menurun. Hal ini justru berbanding terbalik dengan pesaing terdekatnya yaitu Indosat dan XL yang malah mempersempit gap harga jual produk seluler dengan biaya produksi yang dikeluarkan.
Jadi sederhananya adalah akibat dari conduct (prilaku) atau praktek usaha tidak sehat inilah Tekomsel mengenakan tarif eksesif dan perilaku yang menghasilkan pengenaan tarif eksesif ini pula yang menjadi dasar mengapa KPPU menghukum Telkomsel. Analoginya, jika harga tarif seluler terjadi karena para operator bersepakat harga (kartel) sehingga terdapat harga yang eksesif, maka penindakan oleh KPPU bukan berdasarkan tingkat harga yang eksesif tadi, melainkan dari larangan prilaku kartel yang menjadi sebab terbentunya harga tersebut.
Dengan penjelasan ini dapat ditegaskan bahwa seharusnya pertanyaan penulis soal putusan KPPU ini berbunyi bagaimana mungkin KPPU menghukum Telkomsel yang tidak terbukti melakukan prilaku monopoli sebagaimana dilarang pasal 17 daripada memajukan pertanyaan hukum bagaimana mungkin KPPU menghukum Terkomsel yang mengenakan tarif sesuai dengan standar tarif yang dibuat regulator?.
Lebih tepatnya, pengambilan setting isu ini terlalu sempit dan terpisah dari akar masalah yang menjadi concern dan kewenangan KPPU. Dalam putusan ini, KPPU tidak sedang mempertanyakan apakah Telkomsel berada dalam kisaran harga dalam rentang tarif bawah dan atas sebagaimana diatur KM. Sebab, hal ini memang bukan kapasitas dan kewenangan KPPU. Sekali lagi KPPU hanya memeriksa conduct (prilaku) atau praktek usaha Telkomsel yang berakibat pada terbentuknya harga eksesif ini.
Jika logika atau pertanyaan hukum penulis dipakai untuk menganalisis hal ini, maka keadaan yang akan terjadi adalah biarlah Telkomsel atau operator lain melakukan kartel (jika ada) atau Telkomsel melakukan penghambatan persaingan asalkan harga yang terjadi tetap dalam rentang harga yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kalau dibiarkan, logika demikian tentu berbahaya dan justru menumbangkan kepastian hukum sebagai panglima dalam menyelesaikan masalah seperti yang diinginkan Penulis (Jani Purnawanty Jasfin –red).
Selain itu, jika kita melihat struktur peraturan perundangan-undangan (Lihat pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) jelas disebut bahwa UU adalah prevail dan harus menjadi dasar dari pembentukan dan berlakunya PP dan peraturan di bawahnya. Tentu saja termasuk Keputusan Menteri. UU ini sebenarnya mengkonstatasi prinsip hukum 'lex superior derogat legi inferior' yang sudah kita kenal ketika belajar Pengantar Ilmu Hukum.
Jadi dari sudut ini saja, tidak relevan bila negasi atas penegakan UU dibenturkan dengan eksistensi atau penundukan pada KM. Sebab disamping berbeda substansi seperti diuraikan pada paragraf sebelumya, hal ini tidak sesuai dengan asas contra legem yang menjadi dasar argumentasi hukum dalam menilai relasi peraturan yang setingkat.
Sebagai contoh, awam pun akan mengerti bahwa jika seorang pencuri yang mengendari motor curiannya di jalan raya dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang notabene diatur PP dan KM tidak dapat membantah bahwa dirinya tidak terbukti mencuri karena dia mengendari motor dan tetap patuh pada rambu lalu lintas. Kita pun tentu akan tersenyum karena pencurian adalah masalah pidana dan pelanggaran KUHP yang tidak mungkin dibantah dengan PP atau KM yang mengatur rambu lalu lintas yang bersifat administratif. Analogi sederhana ini nampaknya dapat menjadi argumentasi mengapa bantahan penulis tentang ketertundukan Telkomsel pada KM adalah tidak relevan dengan isu hukum yang diperiksa dan menjadi dasar putusan KPPU.
Atas dasar ini pula, mengapa KPPU tidak menggunakan kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana disarankan Penulis terdahulu. Pokok perkara KPPU lebih menyangkut perilaku usaha pelaku usaha dan bukan sedang mengkaji kebijakan pemerintah. Jika KPPU mengajukan rekomendasi kepada pemerintah menyangkut perilaku usaha, cara itu justru mengingkari kewenangan atributif yang dipercayakan UU kepada KPPU, disamping tidak akan bernilai karena bukan menyangkut Tupoksi Pemerintah incasu Depkominfo. Yang pasti, hal ini justru akan mencederai asas kepastian hukum regulasi tarif seluler dan melampaui kewenangan KPPU.
Dengan memahami hal ini kita dapat menjelaskan mengapa KPPU tidak dapat disebut melampaui kewenangan dalam memeriksa perkara Telkomsel. Fakta bahwa dalam rezim pengaturan komponen harga bisnis telekomunikasi terdapat regulator (Pemerintah) merupakan hal yang tidak dapat dibantah. Lembaga eksekutif ini memang memiliki kewenangan atributif berdasarkan pasal 28 dan penjelasannya dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Namun pasal 10 dan penjelasan UU ini pula yang mempertegas bahwa dalam hal menyangkut kegiatan usaha pelaku usaha dalam penyelenggaraan telekomunikasi, KPPU dapat menanganinya. Jadi UU Telekomunikasi secara tegas membagi kewenangan pengaturan (regulator) bisnis telekomunikasi pada Pemerintah, sementara pengawasan praktek usaha pelaku usahanya pada KPPU.
KPPU sendiri dalam posisi tidak dapat menolak atribusi kewenangan ini karena memang ternyata UU No.5/1999 secara khusus tidak mengecualikan hukum telekomunikasi dari pemberlakukan UU No. 5/1999. Jadi dengan penafsiran sistematis dapat dipastikan bahwa kewenangan KPPU dalam menangani perkara Telkomsel ini amat berdasar karena memang diperintah 2 (dua) UU sekaligus yaitu UU telekomunikasi dan UU No. 5/1999. Oleh karena itulah, tidak tepat bila penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU melalui Putusan ini dianggap mencederai kepastian hukum. Justru dengan putusan ini dapat tetap terjamin hak berkompetisi sehat bagi pelaku usaha dan peluang kesejahteraan konsumen sebagaimana diperintahkan UU.
Last but not least, sekali lagi saya sampaikan apresiasi atas tulisan Penulis karena selain berbobot ilmiah tentu berharga bagi pengembangan ilmu hukum persaingan di masa mendatang. Bagaimana pendapat anda?.
*) Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Direktur Komunikasi KPPU-RI.
Dibumbui dengan komentar 'hangat' dari para pembaca, tulisan berjudul Kepastian Hukum pada Regulasi Tarif Telepon seluler di Indonesia ini semakin layak untuk ditanggapi.

Saya sependapat dengan penulis mengenai paparan tentang struktur industri dan perkembangan peraturan dalam sektor jasa telekomunikasi khususnya pasar telepon seluler. Termasuk kesimpulan tentang eksistensi KM Parpostel No. 27/PR.301/MPPT-98 tentang Tarif Jasa Sambungan Telepon Bergerak Seluler (KM 27/1998), KM Menteri Perhubungan No. 79 Th. 98 tentang Tarif Jasa Telekomunikasi Bergerak Seluler (STBS) Pra-Bayar (KM 79/1998) yang mengatur batas tarif atas (ceiling price) tarif seluler, dan Peraturan Menteri No. 12/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak (PM 12/2006). Peraturan ini menjadi dasar hukum batas bawah tarif interkoneksi seluler yang diistilahkan sebagai hukum transisi yang mengatur batas tarif jasa telekomunikasi bergerak seluler. Disamping memang demikian adanya, paparan tersebut merupakan kutipan isi putusan KPPU dalam bagian duduk perkara halaman 16-17.
Saya pun mengerti dengan munculnya pertanyaan penulis bagaimana mungkin Telkomsel yang sama sekali tidak melakukan pelanggaran regulasi penetapan tarif telepon selular sebagaimana ditentukan pada KM 27/1998 dan KM 79/1998 dinyatakan bersalah?. Sebab, memang sama persis dengan bantahan pihak Temasek dan Telkomsel selaku Terlapor yang juga dapat dibaca pada Putusan KPPU halaman 194. Jadi terus terang harus saya katakan bahwa penjelasan saya pada dasarnya adalah penjelasan ulang hal-hal yang sebenarnya sudah amat terang diuraikan dalam Putusan.
Dalam konteks ini, saya tidak sependapat dengan simplifiksi isu dalam menganalisis putusan KPPU ini termasuk juga kesimpulan anasir 'tumbangnya' kepastian hukum karena faktor penegakan hukum yang diduga tidak berpijak pada aturan hukum namun condong pada mekanisme pasar.
















