Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung atau yang lebih dikenal BSDK-MA telah menggelar acara “The Asia Pacific Judicial Convening on Environmental and Climate Law Adjudication” pada 2-6 Desember 2024 lalu. Kegiatan hasil kerjasama MA dengan ClientEarth, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) dan MA Filipina itu mengusung tema hukum lingkungan dan perubahan iklim.
Konferensi internasional itu mengundang 50 hakim dari 15 negara yakni Filipina, Singapura, Cina, Malaysia, Pakistan, Nepal, India, Papua New Guinea, Brunei Darussalam, Pakistan, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos dan Hawaii. Kepala BSDK-MA, Bambang Hery Mulyono, menjelaskan kalangan hakim harus punya pengetahuan yang mendalam terhadap isu lingkungan. Masalah lingkungan semakin mengkhawatirkan.
“Dalam mengadili perkara lingkungan jangan kita hanya menjadi hakim bagi kepentingan negara masing-masing, namun jadilah “Judge of The World’ sebab dampak kasus lingkungan tidak hanya dirasakan satu negara tetapi lintas negara serta juga lintas generasi”, katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024) kemarin.
Baca juga:
- Beragam Tantangan Eksekusi Perkara Lingkungan Hidup
- Kejaksaan Terbitkan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
Konferensi itu menghadirkan narasumber kompeten mulai dari hakim agung sampai praktisi dari Universitas Oxford Inggris. Ketua MA Singapura, Sundaresh Menon, sebagai salah satu pembicara membahas metode “Therapeutic Justice”. Konsep ini sebagai upaya jalan keluar menghadapi kasus lingkungan. Pengadilan memaksimalkan fungsinya sebagai pencari solusi bagi korban kerusakan lingkungan dan pelakunya.
Berbeda dengan mediasi yang memposisikan pengadilan sebagai penengah, Sundaresh memaparkan konsep yang dia tawarkan sudah diterapkan dalam family court Singapore. Pengadilan aktif mengajak mengajukan solusi-solusi kepada para pihak, sehingga dalam konsep ini peran pengadilan sangat sentral.
“Konsep ini diambil dengan pemahaman kerugian memang sudah terjadi, namun penyelesaian tidak boleh meninggalkan trauma kepada pihak yang kalah,” urainya.
















