Pelaporan SPT Tahunan 2025 untuk periode pajak tahun 2024 dibuka hingga 31 Maret mendatang. Terkait lapor SPT ini, banyak yang mengira bahwa pembayaran pajak menjadi tanggung jawab wajib pajak atau pekerja dan pelaporannya SPT menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Hal tersebut tidak tepat. Pemberi kerja bertanggung jawab untuk membayar atau menyetorkan pajak dan pekerja bertanggung jawab untuk melaporkan pemotongan pajaknya. Dengan demikian, kewajiban pelaporan SPT ada pada orang perorangan.
Lalu, bagaimana dalam kasus jika seseorang sedang tidak bekerja atau menganggur? Apakah pengangguran wajib lapor SPT? dalam kasus menganggur, pekerja tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan karena penghasilan yang dimilikinya berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP. Hal yang sama juga berlaku untuk pekerja dengan pendapatan di bawah PTKP.
Namun, penting untuk diketahui bahwa baik pekerja di bawah PTKP atau orang yang sedang tidak bekerja, tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT. Meski tidak berpengasilan atau penghasilannya di bawah PTKP, seseorang yang memiliki NPWP tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak sekalipun nihil.
Wajib Pajak Non-Efektif
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Perdirjen Pajak Nomor PER/04/PJ/2020, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menyediakan layanan Kring Pajak. Dengan layanan ini, seorang wajib pajak tidak lagi memenuhi persyaratan objektif, yakni tidak lagi memiliki penghasilan atau penghasilannya di bawah PTKP, orang tersebut dapat mengajukan “NPWP pengangguran” atau permohonan wajib pajak non-efektif.
Wajib Pajak Non-Efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan, baik subjektif atau objektif, namun belum melakukan penghapusan NPWP. Adapun kriteria dari wajib pajak non-efektif yang dapat ditetapkan melalui Kring Pajak ini antara lain:
1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP.
3. Wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada poin b yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.
Kemudian, saat ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif, seseorang diperbolehkan menjadi wajib pajak yang punya NPWP tapi tidak bayar pajak. Tidak hanya itu, DJP menerangkan bahwa wajib pajak non-efektif juga berhak atas hal-hal berikut.
1. Tidak melaksanakan kewajiban penyampaian SPT.
2. Tidak menerima surat teguran meski tidak menyampaikan SPT.
3. Tidak menerima SPT atas sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT.
Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!
















