Kelompok Kerja Bisnis dan HAM PBB juga memberikan penekanan ada unsur penting yang harus dipenuhi antara lain adanya penilaian di level nasional sebagai penilaian dasar untuk menangkap realitas bisnis dan HAM di Indonesia. Kemudian ada RANHAM yang bisa diadopsi sebagai RAN Bisnis dan HAM. Dia mengingatkan pengaturan Bisnis dan HAM perlu melibatkan banyak pihak karena UNGPS menekankan pentingnya kolaborasi terutama dari kalangan aktor bisnis dan masyarakat sipil.
“Bisa juga pemerintah menyusun peta jalan kemana arah Bisnis dan HAM di Indonesia 5 tahun ke depan,” usulnya.
Deputi Direktur Elsam, Andi Muttaqien, mengatakan ruang Bisnis dan HAM dalam RANHAM 2021-2025 sangat terbatas dan masih jauh dari harapan. Misalnya, dari 3 pilar Bisnis dan HAM sebagaimana mandat UNGPs hanya satu yang masuk dalam RANHAM yakni pilar pertama kewajiban negara untuk melindungi HAM, dimana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga termasuk bisnis.
Sekalipun dalam rencana aksi mendorong pelaksanaan bisnis dan HAM, seperti standar kerja layak bagi perempuan, tapi pihak yang didorong dalam RANHAM hanya pemerintah. Padahal perlu ada penekanan juga agar perusahaan bisa menerbitkan peraturan internal yang memberikan perlindungan terhadap standar kerja layak bagi perempuan.
Andi menilai saat ini masih relevan untuk mendorong penyusunan RAN Bisnis dan HAM. “Ada 2 pilar UNGPs yang belum tercakup dalam RANHAM 2021-2025 yaitu penghormatan dan pemulihan (remedi),” paparnya.
Andi mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah menyusun Stranas Bisnis dan HAM. Dia mengusulkan agar pembahasannya melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. “Tapi memang idealnya Bisnis dan HAM diatur dalam RANHAM tersendiri,” imbuhnya.