Persaingan pasar global yang semakin ketat menuntut barang, jasa, dan kegiatan di Indonesia memenuhi standar mutu dan kualitas agar mampu bersaing. Pemerintah mendorong daya saing nasional melalui berbagai kebijakan, salah satunya Standar Nasional Indonesia (SNI).
Untuk memperkuat kebijakan tersebut, Komisi VII DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan menghadirkan pakar dan akademisi. Masukan difokuskan pada penguatan SNI, khususnya untuk komoditas strategis seperti kelapa sawit dan sektor konstruksi.
Pakar Standar Bidang Sustainable Palm Oil, Prof Ermanto Fahamsyah, mengatakan SNI Kelapa Sawit Berkelanjutan perlu menjadi standar teknis yang memperkuat penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Serta meningkatkan penerimaan kelapa sawit Indonesia di pasar internasional,” kata guru besar bidang hukum ekonomi Universitas Jember itu dalam RDPU dengan Komisi VII DPR, Selasa (8/9/2026).
Baca juga:
- Prabowo Bentuk Badan Pengelola Ekspor SDA, Sawit dan Batu Bara Wajib Lewat BUMN
- Skema Ekspor SDA via Danantara Butuh Penyesuaian Besar bagi Pelaku Usaha
Untuk menjawab tuntutan internasional, Prof Ermanto menyebut SNI perlu menyelaraskan indikator ISPO dengan persyaratan legalitas dan ketertelusuran serta prinsip bebas deforestasi. Penyelarasan ini tetap harus melindungi pekebun kecil. Selain itu penerapan SNI Kelapa Sawit Berkelanjutan perlu didukung Sistem Informasi ISPO yang terintegrasi dan sistem verifikasi yang independen.
Dengan begitu setiap bukti dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan secara konsisten. Secara prinsip Prof Ermanto menekankan dalam merencanakan atau menuangkan skema/instrumen SNI dalam regulasi harus selaras dengan standar internasional. Apalagi SNI ini diberlakukan pada komoditas ekspor sehingga harus memenuhi ketentuan di negara tujuan.
















