Penguatan SNI Sawit Jadi Kunci Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global
Terbaru

Penguatan SNI Sawit Jadi Kunci Tingkatkan Daya Saing di Pasar Global

Untuk meningkatkan penerimaan kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. Prinsipnya, instrumen SNI untuk komoditas ekspor seperti sawit harus selaras standar internasional.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Guru Besar Fakultas Hukum Univesitas Jember, Prof Ermanto Fahamsyah saat RDPU dengan Komisi VII di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (8/9/2026). Foto: Istimewa
Guru Besar Fakultas Hukum Univesitas Jember, Prof Ermanto Fahamsyah saat RDPU dengan Komisi VII di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (8/9/2026). Foto: Istimewa

Persaingan pasar global yang semakin ketat menuntut barang, jasa, dan kegiatan di Indonesia memenuhi standar mutu dan kualitas agar mampu bersaing. Pemerintah mendorong daya saing nasional melalui berbagai kebijakan, salah satunya Standar Nasional Indonesia (SNI).

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, Komisi VII DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan menghadirkan pakar dan akademisi. Masukan difokuskan pada penguatan SNI, khususnya untuk komoditas strategis seperti kelapa sawit dan sektor konstruksi.

Pakar Standar Bidang Sustainable Palm Oil, Prof Ermanto Fahamsyah, mengatakan SNI Kelapa Sawit Berkelanjutan perlu menjadi standar teknis yang memperkuat penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Serta meningkatkan penerimaan kelapa sawit Indonesia di pasar internasional,” kata guru besar bidang hukum ekonomi Universitas Jember itu dalam RDPU dengan Komisi VII DPR, Selasa (8/9/2026).

Baca juga:

Untuk menjawab tuntutan internasional, Prof Ermanto menyebut SNI perlu menyelaraskan indikator ISPO dengan persyaratan legalitas dan ketertelusuran serta prinsip bebas deforestasi. Penyelarasan ini tetap harus melindungi pekebun kecil. Selain itu penerapan SNI Kelapa Sawit Berkelanjutan perlu didukung Sistem Informasi ISPO yang terintegrasi dan sistem verifikasi yang independen.

Dengan begitu setiap bukti dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan secara konsisten. Secara prinsip Prof Ermanto menekankan dalam merencanakan atau menuangkan skema/instrumen SNI dalam regulasi harus selaras dengan standar internasional. Apalagi SNI ini diberlakukan pada komoditas ekspor sehingga harus memenuhi ketentuan di negara tujuan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info