Ketentuan itu diharapkan dapat memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pencalonan hakim konstitusi. Adanya persyaratan dan mekanisme pengajuan hakim konstitusi yang berlapis dan sangat ketat diharapkan dapat melahirkan hakim konstitusi yang berintegritas dan kepribadian tidak tercela dan negarawan yang menguasai kontitusi dan ketatanegaraan. “Menyatakan Pasal 19 UU dan Pasal 20 Perppu No. 1 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan UUD 1945,” harapnya.
Bukan konstitusionalitas norma
Wakil DPR dalam sidang, Ahmad Yani, memandang ketentuan Pasal 19 UU MK adalah prinsip dasar dalam pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi yang transparan dan partisipatif, objektif dan akuntabel. Dalam penjelasan DPR disebutkan calon hakim harus dipublikasikan di media massa agar masyarakat bisa memberikan masukan dengan harapan dapat menghasilkan hakim yang adil, negarawan, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
Menurut Yani, pasal yang dipersoalkan pemohon bukan konstitusionalitas norma, melainkan implementasi rekrutmen hakim konstitusi di DPR, MA, dan presiden. Dalam implementasinya proses rekrutmen hakim konstitusi telah sesuai dengan Pasal 19 UU MK. Karenanya, tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
“Untuk menjamin rekrutmen transparan, partisipatif dan akuntabel dan tidak bertentangan dengan Pasal 24C UUD 1945, masing-masing lembaga negara dapat membentuk pansel internal,” katanya.
Yani menambahkan DPR tidak bisa berkomentar banyak soal Perppu MK karena belum dibahas dan disetujui DPR. Terlebih, konstitusi tidak memberi mandat ke lembaga lain (KY) untuk menyeleksi calon hakim konstitusi. Sebab, konstitusi tidak memberi mandat lembaga lain untuk melakukan seleksi calon hakim konstitusi.
Permohonan uji materi Pasal 19, dan Pasal 20 ayat (1) UU MK ini diajukan Herdaru Manfa Lutfie dan Fajar Kurniawan. Pasal-pasal itu terkait tata cara pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi yang kemudian ditetapkan presiden yang sebelumnya meminta masukan masyarakat. Mereka menilai pasal-pasal itu telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam pengisian jabatan hakim konstitusi berintegritas.
Sebab, pelaksanaan pasal itu hanya menggunakan kepentingan subyektif dari 3 lembaga pengusul calon hakim konstitusi untuk ditetapkan dengan keputusan presiden. Pemohon belum menemukan aturan internal mengenai prosedur/tata cara pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi.
Akibatnya, ketiga lembaga itu dapat bertindak bebas, sesukanya, dalam pengajuan calon hakim konstitusi. Misalnya, presiden dapat langsung menetapkan hakim konstitusi tanpa uji kepatutan dan kelayakan dan meminta masukan masyarakat. Namun, dalam proses pengujian UU ini muncul Perppu MK yang juga mengatur rekrutmen hakim konstitusi, sehingga pemohon memasukkan Perppu MK ini sebagai bukti dalam permohonannya.
