Namun istilah revolutie grondwet muncul kembali seiring dengan proses reformasi yang berkenaan dengan gagasan perlunya amandemen UUD 1945. Menurutnya, istilah revolutie grondwet hanya digunakan dalam menandai proses penyusunan UUD 1945 yang dilakukan dalam waktu cepat (dimaknai sempit). Sayangnya, kata Aidul, makna revolutie grondwet ini tidak digali sebagai sebuah konsep besar tentang revolusi itu sendiri.
Para pengamandemen UUD 1945, sambung Aidul, masih memaknai revolutie grondwet sebagai sebuah proses. Sementara pengertian proses, revolutie grondwet bermakna sebatas konstitusi yang dibuat masa revolusi yang berlangsung cepat. “Praktiknya pengertian konseptual revolutie grondwet, hanya sebatas konstitusi yang mengandung konsepsi revolusioner atas terjadinya proses dekolonisasi politik, sosial, dan ekonomi.”
Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, Hendro Nurcahyo menilai karya buku Aidul ini memiliki pijakan positif dan dapat menjadi rujukan bagi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara yang berkaitan dengan ekonomi dan hukum. Ia menilai gagasan Aidul mesti diaktualisasikan dengan menjadikan UUD 1945 sebagai revolutie grondwet.
“Tapi (selama ini) maknanya dijadikan sebagai UUD sementara yang (dengan mudah) bisa diubah. Padahal, ada makna tersembunyi yang belum digali yakni makna revolusionernya UUD 1945 itu,” ujarnya.
Bunuh diri konstitusional
Sejak era reformasi bergulir, UUD 1945 mengalami beberapa kali amandemen/perubahan. Dampaknya, sistem perekonomian pun mengalami perubahan drastis. Kebijakan ekonomi politik yang bertujuan menciptakan struktur ekonomi nasional dan berpihak pada usaha ekonomi rakyat, praktiknya berbeda dengan yang dijalankan rezim orde baru. Sebab, kebijakan politik ekonomi orde baru dinilai berpihak pada konglomerat.
Lalu, peralihan rezim kekuasaan ke tangan BJ Habibie mampu membuktikan UUD 1945 berhasil menjadi instrumen yuridis dalam peralihan kekuasaan politik, melalui cara damai menuju arah sistem demokrasi tanpa mengubah susunan ketatanegaraan. Kata lain, kata Aidul, makna UUD 1945 sebagai revolutie grondwet ini berhasil diterjemahkan oleh pemerintahan BJ Habibie.
“Bukan dengan mengamandemen UUD 1945, melainkan pengertian implementasi UUD 1945 sebagai konstitusi berorientasi perubahan secara revolusioner dari struktur kolonial ke arah struktur nasional,” dalihnya.