Dalam konteks perbankan, biasanya seorang notaris akan membuat akta atas dasar surat permintaan dari bank. Sepanjang rumusan dan dasar yang dipergunakan dengan baik, Agung mengatakan tidak perlu lagi ada kekhawatiran dalam menjalankan jabatan terkait pembuatan akta perbankan atau akta lain. Selama akta yang dibuat masih dalam ranah kewenangan notaris itu sendiri.
“Kalau itu kewenangan kita, tentunya kita memenuhi amanat UU Jabatan Notaris. Kemudian akan berlanjut biasanya, notaris diminta membuat surat keterangan mengenai peristiwa yang sudah dijalankan, istilahnya sekarang adalah cover note. Bagaimana cover note notaris ini bisa menjadi masalah?”
Ia menilai cover note bisa saja dibuat seorang notaris. Sebab, isinya hanya berupa peristiwa (hukum, red) yang menerangkan telah terjadi satu tanda tangan perjanjian kredit yang memang telah diberi nomor, tanggal, dan keterangan lain yang ada. Sepanjang peristiwa yang dimuat adalah benar adanya. Adapun alasan bank meminta cover note, menurutnya, karena pada hari yang sama belum ada bukti yang bisa notaris berikan kepada perbankan yaitu salinannya.
Jika hal tersebut terjadi, notaris cukup menerangkan apa adanya peristiwa yang terjadi tanpa memberikan tambahan mengenai jaminan atau sesuatu yang belum pasti. “Ini yang menjadi masalah. Oleh karenanya janganlah dalam cover note itu isinya menjamin bahwa proses yang sedang diurus notaris itu akan selesai, ini tidak boleh sebetulnya. Karena kita harus melihat proses penyelesaiannya itu, apakah kita masih bergantung pada pihak lain atau tidak?”
Bagi Agung, pembuatan cover note menjadi “aman” apabila didalamnya tidak ditemukan adanya unsur menjanjikan proses yang dilakukan akan selesai pada waktu yang ditentukan dan juga tidak tidak mengandung unsur kebohongan. Sehingga tidak terbuka celah bagi pihak lain untuk menuntut notaris.
Menurutnya, pertanggungjawaban pidana baru akan muncul bila terdapat tindakan hukum dari notaris yang secara sengaja dilakukan serta direncanakan bersama-sama dengan pihak lain yang terkait. Dimana cover note malah dijadikan satu alat untuk melakukan peristiwa yang sebetulnya tidak benar atau muncul kebohongan hingga menimbulkan kerugian pihak lain.
Terkait kasus yang menimpa rekan sejawatnya, Agung mengaku bingung karena sebab cover note, kemudian notaris dikatakan terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dia melihat jika cover note yang ada adalah ketidakbenaran, yang seharusnya yang muncul adalah kebohongan dan kepalsuan (tindak pidana pemalsuan, red), bukan ranah tindak pidana korupsi.
“Ini sudah kami sampaikan, tetapi keterbatasan pihak lain memahami satu UU atau satu pengertian mengenai cover note menjadi satu ketidakadilan bagi notaris. Di cover note yang tahu mengenai perjanjian kredit itu ya notaris sendiri. Selain notaris tentunya pihak lain harus percaya apa yang disampaikan notaris sebagai orang yang memberi keterangan atas pengetahuan yang dimiliki di muka persidangan. Ini sebetulnya hal yang perlu diperhatikan.”
















