Menurutnya penyadapan tidak otomatis begitu saja dilakukan dan hanya dapat dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana. Praktik ini juga berprinsip targeted. Yakni penyadapan harus diarahkan secara spesifik kepada individu yang memang menjadi tersangka dari sebuah perkara pidana.
“Secara lawful, praktik ini dilakukan dengan prosedur ketat dan warga negara yang tidak terlibat tindak pidana tidak akan disadap,” ujarnya.
Justru menurutnya, jika tindakan penyadapan dilakukan tanpa dasar hukum atau di luar kewenangan, bukti yang dihasilkan tidak sah dan tidak dapat digunakan di pengadilan sebagai alat pembuktian. Bahkan aparat yang melakukan penyadapan dianggap melanggar hukum.
Dari sisi pengawasan, Brian menilai mekanisme internal sebenarnya sudah tersedia di lembaga penegak hukum. Mulai dari administrasi surat tugas hingga sistem pengawasan berjenjang. Selain itu, keabsahan tindakan penyadapan dapat diuji melalui pra-peradilan.
“Tindakan penyadapan tidak boleh dilakukan atas dasar semau sendiri. Semua harus terdokumentasi dan bisa diuji,” paparnya.
Terkait Undang-Undang Penyadapan, dia berpandangan urgensinya belum mendesak. Aturan yang ada pun telah memberikan kepastian hukum meski tersebar di berbagai undang-undang.
Sementara dari perspektif pelindungan data pribadi, Co-Founder Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia (APPDI), Raditya Kosasih menekankan setiap bentuk pemrosesan data pribadi, termasuk penyadapan memerlukan prinsip akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU PDP. Pada regulasi tersebut, praktik ini diberikan pengecualian dalam konteks keamanan nasional dan penegakan hukum.
“Selama tujuannya jelas dan memang untuk dua hal itu, penyadapan bisa dikecualikan dari beberapa kewajiban di UU PDP,” kata Raditya.
Meski demikian, pengecualian tersebut bukan berarti penyadapan bisa dilakukan tanpa batas. Raditya menyampaikan, tindakan tersebut harus targeted, tidak menyasar sembarang individu, dan memiliki tujuan hukum yang konkret. Setidaknya akuntabilitas tetap harus dipenuhi supaya penyadapan tidak dilakukan asal-asalan.
Dia menyoroti pentingnya transparansi dari sektor telekomunikasi. Menurutnya, operator perlu mencantumkan kemungkinan berbagai data dengan aparat penegak hukum dalam privacy notice perusahaan, agar publik memahami Batasan dan tujuan penggunaan data mereka. Dia mengingatkan betapa pentingnya lembaga pengawas PDP yang diamanatkan undang-undang, guna menjaga data pribadi warga negara dan mengawasi data tersebut dari kebocoran maupun penyadapan unlawful.
