Penyaluran KUR Bagi UMKM Via Platform Digital Diperluas
Berita

Penyaluran KUR Bagi UMKM Via Platform Digital Diperluas

Selama Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembiayaan UMKM dengan memberikan kemudahan akses, penundaan pembayaran dan menyediakan tambahan subsidi bunga sehingga murah dan meringankan UMKM melalui pelonggaran kebijakan KUR.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 4 Menit
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Foto: RES
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Foto: RES

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor yang mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah saat pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan diterbitkan untuk membantu UMKM bertahan di tengah krisis akibat Covid-19, salah satunya adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Agar kebijakan tersebut terealisasi dengan cepat, pemerintah menggandeng mitra platform digital untuk menyalurkan KUR. Platform digital dimaksud adalah Gojek, Grab Indonesia, Tokopedia, dan Shopee Indonesia.

“Dalam rangka meningkatkan peran UMKM sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi dan penyerap tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembiayaan UMKM dengan memberikan kemudahan akses, penundaan pembayaran dan menyediakan tambahan subsidi bunga sehingga murah dan meringankan UMKM melalui pelonggaran kebijakan KUR,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam press rilis yang diterima Hukumonline, Rabu (23/9).

Lebih lanjut Airlangga mengemukakan pelonggaran kebijakan KUR tersebut merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memperkuat daya beli (demand) dan produksi (supply). Pemerintah telah mengalokasikan anggaran PEN untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun dari anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp695,20 triliun pada tahun 2020. Program PEN tersebut masih akan berlanjut hingga tahun 2021. (Baca: Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Perlu Didorong Regulasi yang Efesien)

Pemerintah pun memberikan prioritas kepada pemulihan UMKM karena perannya yang strategis bagi perekonomian nasional dimana kontribusi UMKM mencapai sebesar 61,1% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97% tenaga kerja (116,9 juta tenaga kerja).

“Pelonggaran Kebijakan KUR tersebut berupa pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6%, sampai dengan Desember 2020, sehingga suku bunga KUR tahun 2020 menjadi 0% untuk semua jenis skema KUR (KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR TKI),” terang Airlangga.

Pelonggaran kebijakan KUR adalah penundaan angsuran pokok KUR dengan jangka waktu paling lama 6 bulan, relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR, dan relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR. Selain itu, Pemerintah juga menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60%, sehingga penyaluran KUR untuk sektor perdagangan tidak dibatasi lagi maksimum 40%. Penundaan penetapan target sektor produksi ini rencananya akan dilaksanakan sampai dengan 2021 atau sewaktu-waktu sesuai perkembangan kondisi perekonomian.

Bentuk dukungan Pemerintah terhadap UMKM selanjutnya yaitu dengan membuat skema KUR baru yaitu KUR Super Mikro. Sasaran utamanya ialah pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha produktif.

Skema tersebut disalurkan dengan suku bunga 0% sampai dengan 31 Desember 2020. Pemerintah juga memberikan kemudahan persyaratan seperti tidak ada jaminan tambahan dan minimum lama usaha calon penerima KUR dan digantikan dengan keikutsertaannya dalam program pendampingan atau pelatihan.

“Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memberikan penguatan bagi UMKM untuk bertahan dan bangkit pada masa Pandemi Covid-19. Pemerintah optimistis bahwa perekonomian Indonesia dapat tumbuh dan penyebaran Covid-19 dapat ditekan,” tutur Airlangga.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan penguatan UMKM adalah dengan penyaluran KUR yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh 3 Bank Penyalur KUR yaitu BRI, Bank Mandiri, dan BNI bagi UMKM mitra platform digital yang digelar hari ini. Penyaluran KUR tersebut secara luring terbatas diadakan di kantor Kemenko Perekonomian dan dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Secara daring, acara tersebut disaksikan oleh sekitar 1.000 UMKM mitra platform digital. Selanjutnya diharapkan penyaluran KUR kepada UMKM mitra platform digital tersebut dapat dilanjutkan dan diperluas dengan penyaluran KUR dari 42 Penyalur KUR lainnya.

“Total KUR yang disalurkan oleh Bank Penyalur KUR pada hari ini mencapai Rp31,08 miliar yang diberikan kepada 294 debitur UMKM. Dari total penyaluran KUR hari ini terdapat pula penyaluran KUR Super Mikro sebesar Rp70 juta kepada 8 UMKM. Penyaluran KUR hari ini merupakan tahap awal yang akan ditindaklanjuti dengan penyaluran KUR kepada 12 juta UMKM mitra platform digital yang potensial menerima KUR,” ujar Airlangga.

Realisasi KUR hari ini menambahkan kembali kinerja penyaluran KUR dari Januari s.d. 18 September 2020 yang telah mencapai Rp111,21 triliun (58,53% dari target penyaluran KUR tahun 2020 sebesar Rp190 triliun) dan diberikan kepada 3,28 juta debitur. Penyaluran KUR yang sangat baik tersebut juga diikuti dengan kualitas KUR yang terjaga dengan baik. Hal tersebut tercermin dengan tingkat NPL KUR terjaga sebesar 0,87% pada posisi September 2020.

Di tengah masa pandemi Covid-19 terdapat permintaan penambahan plafon KUR dari beberapa penyalur KUR. Hal tersebut menjadikan total plafon KUR tahun 2020 yang telah didistribusikan sebesar Rp208,85 triliun. Jumlah tersebut termasuk Rp11,3 triliun plafon KUR Super Mikro dan permintaan tambahan plafon KUR untuk skema lainnya.

“Upaya Pemerintah dengan bantuan dari berbagai pihak, termasuk platform digital diharapkan dapat menumbuhkan kembali aktivitas usaha UMKM dan mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia (Center of Reform on Economics), Mohammad Faisal, menjelaskan sebagian besar UMKM, khususnya usaha skala mikro yang jumlahnya mencapai 98 persen dari total jumlah unit usaha di Indonesia, umumnya belum memenuhi persyaratan perbankan atau unbankable.

Pasalnya, pelaku usaha mikro di Indonesia sebagian besar masih belum familiar dengan perbankan dan umumnya belum memiliki kapasitas untuk memenuhi persyaratan memperoleh kredit yang diajukan oleh bank, seperti persyaratan agunan, dokumentasi pembukuan yang lengkap. Sehingga, stimulus UMKM yang terlalu fokus pada pembiayaan melalui institusi perbankan, maka sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia tidak akan dapat menerima manfaat dari stimulus tersebut.

“Stimulus UMKM dalam program PEN untuk menangkal dampak ekonomi dari pandemi sejauh ini masih terlalu konservatif. Stimulus yang diberikan dalam bentuk restrukturisasi kredit, subsidi bunga, dan penjaminan modal kerja, masih terlalu terfokus pada aspek pembiayaan melalui institusi perbankan,” jelas Faisal, Selasa (18/8) lalu.

Dia menyarankan skema pembiayaan untuk UMKM harus lebih beragam atau diversifikasi mengingat karakteristik dan kapasitas UMKM yang amat sangat beragam. Menurutnya, pembiayaan melalui perbankan tetap terus didorong, karena sebagian UMKM khususnya yang berskala kecil dan menengah serta yang bergerak di sektor formal memang sudah bankable. Namun, untuk dapat membantu pembiayaan usaha mikro yang bergerak di sektor informal, perlu ada skema pembiayaan yang diberikan di luar mekanisme perbankan. Salah satunya melalui suntikan dana secara langsung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

 

Dapatkan artikel bernas yang disajikan secara mendalam dan komprehensif mengenai putusan pengadilan penting, problematika isu dan tren hukum ekslusif yang berdampak pada perkembangan hukum dan bisnis, tanpa gangguan iklan hanya di Premium Stories. Klik di sini.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info