Senin, 21 September 2020

Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Perlu Didorong Regulasi yang Efisien

Meski mayoritas penduduk muslim, ekonomi dan keuangan syariah masih belum tergali optimal. Pemerintah butuh usulan kebijakan dan perbaikan yang dapat memperkuat ekonomi dan keuangan syariah nasional.
Mochammad Januar Rizki
Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Foto: RES

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar dunia namun ekonomi dan keuangan syariah belum menjadi kekuatan utama. Padahal, dengan jumlah penduduk muslim terbesar tersebut, seharusnya Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Persoalan ini tidak lepas dari masih minimnya kesadaran menggali potensi ekonomi dan keuangan syariah nasional oleh para pihak seperti pemerintah dan pelaku industri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ekonomi dan keuangan syariah sudah menjadi bagian penting dari ekonomi global. Sehingga, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar jangan sampai tertinggal dari negara lain sesame negara muslim bahkan non-muslim. Dia menjelaskan perlu ada pembenahan dari sisi perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung ekonomi dan keuangan syariah Indonesia agar lebih efesien.

“Saya berharap perguruan tinggi melakukan riset dengan sungguh-sungguh dari sisi data, metodologi dan menganalisa agar menyempurnakan kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan ekonomi dan keuangan syariah yang bisa menjawab kebutuhan zamannya. Saya harapkan riset memperhatikan keterhubungan link and match yang artinya bisa beri rekomendasi kebijakan pemerintah dan suatu basis yang didasari data dan fakta untuk diramu memperbaiki kebijakan,” jelas Sri dalam acara Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah yang Berkelanjutan Melalui Sinergi Pengembangan Industri Halal, Adopsi Teknologi dan Inklusi Keuangan, Senin (21/9).

Dia melanjutkan rekomendasi perbaikan atau usulan kebijakan berkaitan ekonomi dan keuangan syariah sangat diperlukan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi saat pandemi Covid-19. Kemudian, dia mengatakan potensi ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya pada sisi jasa keuangan melainkan termasuk sektor riil seperti produk makanan dan minuman, wisata halal, farmasi bahkan manufaktur. Untuk itu, Sri menyatakan pemerintah memerlukan usulan yang dapat mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Dari sisi pemerintah, Sri menjelaskan pemerintah terus mendorong keseluruhan elemen dari peraturan dan perundang-undangan agar teripta kebijakan dan instrument berkaitan ekonomi dan keuangan syariah yang menjawab kebutuhan umat secara inklusif tidak hanya bagi masyarakat muslim tapi juga non-muslim. (Baca: Melihat Perspektif Kejahatan Fintech Syariah dalam Pidana Islam)

“Pemerintah dorong dengan berbagai policy kebijakan-kebijakan ekonomi dan keuangan syariah baik dari sisi keuangan maupun industri riil ekspor produk halal akan didorong dengan memanfaatkan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam), namun juga meningkatkan penetrasi pada negara-negara non-OKI di mana segmen Islam besar. Covid-19 berpengaruh sekali terhadap kinerja dunia, ini tantangan tidak mudah karena kita harus lihat negar-negara OKI hadapi tantangan Covid ini dan pengaruhi kemampuan dan demand terhadap barang-barang ekspor dari Indonesia,” jelas Sri.

Dia juga mendorong kegiatan ekonomi dan keuangan syariah memanfaatkan teknologi sehingga dapat efesien dan berdaya saing. Sri menyatakan pemerintah mendukung peningkatan konten teknologi dan inovasi pada kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, dia juga berpesan agar kebijakan ekonomi dan keuangan syariah seperti sertifikasi halal juga tidak membebankan pelaku usaha sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua