Wakil Ketua Dewan Pertimbangan PERADI versi Luhut, Amir Syamsuddin, menambahkan PERADI sebagai organisasi profesi mesti bersuara lantang terhadap kepentingan kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat. Menurutnya advokat tidak melulu duduk manis menangani berbagai kasus klien. Namun lebih dari itu, advokat mesti aktif dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas.
“Tapi kita tidak gegabah dan memberikan penilaian tetap objektif,” katanya.
Amir berpandangan aturan penegak hukum dapat menjerat pelaku penyebar kebencian melalui media sosial sudah diatur dalam UU ITE. Makanya semestinta tak ada keraguan bagi penegak hukum menjerat pelaku hingga dilimpahkan ke pengadilan. Tapi sayangnya, dari sejumlah kejahatan cyber tak banyak yang dilimpahkan ke penuntutan hingga pengadilan.
“Hate speech ini tidak jelas, tiba-tiba muncul SE ini dan bisa memunculkan dugaan dan kekhawatira ada setup dan kepentingan tertentu,” ujarnya.
Mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu berpandangan, Pasal 310 dan 311 dijadikan jeratan terhadap mereka penyebaran kebencian tidak tepat. Soalnya Pasal 310 dan Pasal 311 merupakan delik aduan yang bersifat ranah privat. Lagi pula, polisi tak akan dapat berbuat banyak sepanjang tak ada aduan dari pengadu.
“Apakah masih perlu SE ini? Karena polisi tidak dapat berbuat apa-apa sepanjang tidak ada yang mengadu. Tidak ada yang berubah dengan dan tanpa SE itu. kalau ada hate speech dapat dijerat dengan UU yang ada,” ujarnya.
Ketua YLBHI Alvon Kurnia Palma berpandangan, munculnya SE tersebut sepintas menyiratkan babak baru dalam mencegah mengatasi terjadinya kekerasan Ras, suku dan agama. Namun, harapan tersebut ternoda dengan dimasukannya Pasal 310, 311 KUHP, dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE sebagai acuan dalam penegakan hukum.
Alvon berpandangan masuknya ketiga pasal tersebut telah mengaburkan prinsip sasaran ujaran kebencian. Pasalnya, dengan ketiga pasal tersebut setidaknya menyasar individu. Ia menilai Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP serta Pasal 28 ayat (2) UU ITE merupakan ranah privat, bukan kejahatan berbasis kebencian.
Alvon berpendapat, aparat kepolisian acapkali melakukan pembiaran dan bersikap parsial dalam menghadapi konflik kekerasan berbasis agama di Indonesia. “Kami tidak cukup memiliki keyakinan bahwa tidak ada niat terselubung untuk mengekang dan merepresi kebebasan berpendapat dengan membonceng di belakang surat edaran Kapolri tentang ujaran kebencian ini melalui ketiga pasal tersebut,” ujarnya.
Lebih jauh, Alvon yang juga menjabat Ketua Bidang Pendidikan Anti Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang PERADI versi Luhut itu berpandangan Polri mesti membuktikan SE tersebut tidak terdapat kepentingan tertentu selain menjaga persatuan dan kesatuan serta mencegah tindak kekerasan berbasis RAS. Caranya, kata Alvon, Polri mesti mencabut Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 2 ayat (2) dari SE tersebut.
“YLBHI menuntut agar Kapolri segera memperbaiki/ merevisi SE tersebut dengan mencabut Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 28 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 serta aspek pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan dari materi SE tersebut,” pungkasnya.