No | Pelaksana pendidikan khusus profesi advokat |
1 | DPC AAI Bandung dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. |
2 | DPC AAI Bandar Lampung. |
3 | DPC AAI Denpasar dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. |
4 | DPC AAI Jember dengan Fakultas Hukum Universitas Jember. |
5 | DPC AAI Malang dengan Fakultas Hukum Brawijaya Malang. |
6 | DPC AAI Makassar dengan Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar. |
7 | DPC AAI Manggarai. |
8 | DPP AAI dengan Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan Jakarta. |
9 | DPP AAI dengan Yan Apul & Founners. |
10 | DPC AAI Palembang dengan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. |
11 | DPC AAI Surabaya dengan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. |
12 | DPC AAI Pekanbaru. |
13 | DPC AAI Bogor dengan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. |
Pengalihan otoritas
Selain ke-13 pelaksana pendidikan khusus advokat dari AAI, ikut ditandatangani pula perjanjian kerjasama mengenai kegiatan yang sama antara Peradi dengan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Untuk kegiatan ini, HKHPM menggandeng Universitas Katolik Atmajaya. HKHPM diwakili langsung oleh Ketua Umumnya Soemarjono, sedangkan Unika Atmajaya oleh Rektor Bernadette N. Setiadi.
Fauzi menjelaskan bahwa penandatangan perjanjian kerjasama hari itu menandakan dialihkannya otoritas penyelenggaraan pendidikan advokat dari Peradi sebagai pihak pertama kepada para masing-masing pelaksana dari AAI maupun HKHPM sebagai pihak kedua. Dalam waktu dekat, katanya, Peradi juga akan melakukan hal yang sama dengan lima pelaksana dari Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).
Ditegaskan oleh Fauzi yang saat ini menjabat Ketua Bidang Pendidikan DPP Ikadin bahwa kesepakatan antara Peradi dan 14 penyelenggara pendidikan advokat itu tidak otomatis berarti mereka mendapat akreditasi Peradi. Masih ada proses administrasi yang harus mereka penuhi sebelum mendapat akreditas dari Peradi, ujarnya.
Diungkapkan pula olehnya, sekarang pihaknya tengah memeriksa kelayakan proposal dari 29 pelaksana pendidikan advokat dari berbagai daerah di Indonesia.
Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Nasional (DPN Peradi) pada Rabu (18/5) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) guna menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat. Acara tersebut berlangsung tanpa dihadiri oleh Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan.
Peradi diwakili oleh Sekjen Harry Ponto dan Ketua Komite Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2I) Fauzie Yusuf Hasibuan. Di pihak lain, AAI diwakili oleh Ketua Umum DPP AAI Denny Kailimang yang juga salah satu Ketua DPN Peradi.
Dalam kesempatan itu, Denny menjelaskan penandatanganan kerjasama itu dilakukan berdasarkan materi program Pendidikan Khusus profesi Advokat dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan program Pendidikan Khusus profesi Advokat yang dikeluarkan oleh Peradi.
Diterangkan pula oleh Denny bahwa AAI mulai di tingkat pusat maupun di daerah-daerah telah menjalin kerjasama untuk melaksanakan program pendidikan Khusus profesi ddvokat. Pada saat penandatanganan kemarin, terdapat 13 pelaksana pendidikan khusus advokat yang sebagian besar menggandeng kerjasama dengan universitas.
Sedangkan, sebagian lagi ada yang dilaksanakan oleh DPP atau DPC AAI bekerjasama dengan lembaga non-universitas dan beberapa dilakukan sendiri oleh pengurus cabang AAI tanpa bekerjasama dengan pihak lain. Berikut daftarnya lengkapnya: