“Keberhasilan HMP Law Firm dalam melakukan penyelamatan uang negara tidak terlepas dari pengalaman HMP law Firm dalam menangani perkara yang berkaitan dengan safeguard dan anti-dumping. Dalam hal ini HMP Law Firm berhasil menyelamatkan uang negara dengan melakukan audiensi bersama Kementerian Perdagangan untuk melakukan perpanjangan safeguard,” Hendarsam menerangkan.
Selain safeguard, HMP Law Firm ikut berperan membantu sejumlah BUMN dengan menjadi kuasa hukumnya dan telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara dari beberapa tuntutan ganti kerugian. Tak hanya itu, HMP Law Firm telah banyak memberikan legal advice terhadap perusahan non-BUMN yang berdampak sangat besar terhadap keberlangsungan bisnis pada perusahaan tersebut.
“HMP Law Firm hadir sebagai firma hukum dengan memberikan jasa hukum yang berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan. Keberhasilan HMP Law Firm tidak hanya dirasakan oleh perusahaan baik BUMN ataupun perusahaan non-BUMN, tetapi juga bagi para pencari keadilan perseorangan ataupun bagi perusahaan multinasional,” kata Hendarsam.
HMP merupakan salah satu kantor hukum di Indonesia yang didirikan oleh Hendarsam Marantoko dan tellang melintang di industri hukum selama lebih dari 15 tahun. Dengan semangat menjadi kantor hukum terdepan dengan jargon ‘Focus, Strategic & Powerful Result’; HMP Law Firm merupakan kantor hukum yang memiliki sejumlah advokat ahli, berpengalaman memiliki ketajaman dalam penguasaan teori-teori hukum.
Berbagai kasus telah berhasil diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dan litigasi, baik koporasi maupun individu. Semangat yang dibentuk oleh Hendarsam Marantoko pada HMP Law Firm menjadikan kantor hukum ini memiliki semangat yang mengedepankan powerful result. Kantor hukum ini memiliki spesialisasi di bidang perbankan & keuangan, pasar modal, konstruksi, hukum keluarga, persaingan usaha, konstruksi, capital market, ketenagakerjaan, PKPU dan pailit, asuransi, merger & akuisisi, pertambangan dan energi, pajak & bea cukai, litigasi & penyelesaian sengketa, imigrasi, tanah dan properti, serta media massa & teknologi informasi.
Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Kantor Hukum Hendarsam Marantoko & Partners.