Sidang tuntutan dan vonis merupakan bagian dari proses persidangan. Tahap-tahap dan tata cara persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri secara umum diatur di dalam KUHAP. Meski merupakan bagian dari tahapan persidangan, terdapat perbedaan yang cukup kentara di antara sidang tuntutan dan vonis.
1. Sidang tuntutan
Sidang tuntutan adalah wewenang yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan pidana dari JPU akan dituangkan ke dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai.
Baca Juga:
- 6 Poin Pertimbangan Jaksa Tuntut Ferdy Sambo Pidana Seumur Hidup
- Dituntut Penjara Seumur Hidup, Ini Bukti Keterlibatan Ferdy Sambo Menurut Jaksa
- Jangan Salah Tafsir, Ini Arti Pidana Penjara Seumur Hidup
Dalam proses perkara pidana, sebelum lahirnya KUHAP, Jaksa tidak bertugas membuat surat dakwaan atau tuduhan melainkan hanya membuat surat pelimpahan perkara ke pengadilan.
Kemudian dalam UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa bertugas membuat surat tuduhan atau dakwaan. Jaksa dalam membuat surat dakwaan dengan catatan. Pada umumnya, isi surat tuntutan hukum terdiri dari:
1. Identitas lengkap terdakwa
2. Isi dakwaan
3. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
4. Visum et repertum dan bukti surat lainnya
5. Fakta-fakta yuridis
6. Pembahasan yuridis, yaitu penuntut umum membuktikan satu per satu pasal yang didakwakan apakah terbukti atau tidak
7. Pertimbangan tentang hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa
8. Tuntutan hakim yaitu penuntut umum meminta Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman (berapa lamanya) atau pembebasan atau pelepasan terdakwa atau pidana tambahan