Perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Hal ini tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Meski kerap dianggap sama, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah dua lembaga berbeda dengan tanggung jawab yang berbeda pula. Untuk merangkumnya, berikut 5 perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
1. Perbedaan Wewenang MA dan MK
Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Wewenang Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk empat hal berikut.
1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Perbedaan Tugas MA dan MK
Selain kewenangan, perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah tugas. Mahkamah Agung memiliki peran khusus untuk memeriksa dan memutuskan beberapa hal, seperti permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berhak menguji dan memutuskan sejumlah hal sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan apabila ada usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden dari DPR, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan usulan DPR tersebut.
3. Perbedaan Pencalonan dan Jumlah Hakim MA dan MK
Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah perihal pencalonan dan jumlah hakim. Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan Hakim Konstitusi. Dari kesembilan hakim tersebut, tiga orang hakim diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang diajukan oleh DPR, dan tiga orang lainnya diajukan presiden.
Sementara itu, Hakim Agung dalam Mahkamah Agung terdiri (paling banyak) atas 60 orang. Sebelum diangkat menjadi Hakim Agung, calon hakim akan diusulkan oleh Komisi Yudisial.
